New York: Jajaran pemimpin global beramai-ramai mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta. Dalam bentrokan sepanjang Minggu kemarin, setidaknya 18 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, berdasarkan keterangan dari kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca: Kantor HAM PBB: 18 Pedemo Myanmar Tewas di Tangan Polisi
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memimpin kecaman internasional terhadap militer Myanmar, yang telah merebut kekuasaan sah pada 1 Februari lalu usai menuding adanya kecurangan dalam pemilu 2020.
Minggu kemarin, sekitar 1.000 demonstran turun ke jalanan Myanmar dalam mendesak dipulihkannya pemerintahan demokratis Myanmar di bawah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang hingga kini masih ditahan militer.
"Penggunaan kekerasan mematikan dan penahanan acak terhadap demonstran damai benar-benar tidak dapat diterima," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dikutip dari laman Al Jazeera pada Minggu, 28 Februari 2021.
"Sekjen mendorong komunitas internasional untuk bersatu dan mengirimkan pesan jelas kepada militer (Myanmar), bahwa mereka harus menghentikan aksi represif dan menghormati keinginan rakyat yang telah diekspresikan melalui pemilu," lanjutnya.
Kepala diplomatik Uni Eropa Josep Borrell mengonfirmasi bahwa UE akan "segera mengambil langkah-langkah tertentu untuk merespons perkembangan terbaru (di Myanmar)."
"Militer harus segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dan mengizinkan mereka mengekspresikan hak berpendapat dan berkumpul," tutur Borrell.
Sejumlah menteri Eropa telah sepakat menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Mereka juga sepakat untuk menahan beberapa bantuan pembangunan ke Myanmar.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
