Jenewa: Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menerima laporan kredibel tentang pelanggaran serius Taliban di Afghanistan. Pelanggaran ini termasuk eksekusi terhadap warga sipil dan pasukan keamanan Afghanistan yang telah menyerah.
Michelle Bachelet tidak memerinci pembunuhan dalam pidatonya kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Dia mendesak pembentukan mekanisme memantau tindakan Taliban.
Baca: Dewan HAM PBB Minta Taliban Pegang Teguh Komitmen Lindungi Perempuan
Di bawah resolusi yang disepakati pada Selasa, 24 Agustus 2021 oleh forum Jenewa, Bachelet akan melaporkan kembali pada sesi September-Oktober tentang situasi dan pelanggaran yang dilakukan Taliban. Hal tersebut bakal dituangkan dalam laporan tertulis yang lebih lengkap pada Maret 2022.
"Perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan akan menjadi garis merah mendasar," kata Bachelet pada sesi darurat dewan, yang diadakan atas permintaan Pakistan dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI), seperti dikutip AFP, Rabu, 25 Agustus 2021.
Duta Besar Pakistan Khalil Hashmi mengatakan resolusi itu menyuarakan keprihatinan serius atas laporan pelanggaran dan mengirim pesan solidaritas kepada rakyat Afghanistan.
Duta Besar Austria, Elisabeth Tichy-Fisslberger, berbicara atas nama Uni Eropa, mengatakan pihaknya bergabung dengan konsensus meskipun resolusi itu "gagal".
"Uni Eropa telah berusaha untuk meluncurkan penyelidikan internasional," katanya.
Nasir Ahmad Andisha, seorang diplomat senior Afghanistan dari pemerintah yang digulingkan, menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan Taliban, menggambarkan situasi yang "tidak pasti dan mengerikan". Di mana jutaan orang takut akan keselamatan mereka.
"Pemantauan sangat penting untuk mencegah kekejaman lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas," ujar Andisha dalam pembicaraan tersebut.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
