3. Bisakah presiden diganti tanpa sengaja?
Amandemen ke-25 juga memungkinkan pemecatan paksa presiden, termasuk jika dia terlalu sakit untuk menunjuk otoritasnya atau hanya menolak untuk melakukannya.Bagi perancang amandemen, ini bukan hanya hipotesis liar. Setelah mengalami stroke pada 1919, Presiden Woodrow Wilson menghabiskan sisa masa jabatannya sebagian dengan lumpuh dan buta. Sedangkan kondisinya sebagian besar dirahasiakan.
Amandemen tersebut memberi wakil presiden -,yang bertindak bersama dengan kabinet atau kelompok yang ditunjuk oleh Kongres,- dengan kekuasaan untuk campur tangan. Jika mayoritas dari salah satu kelompok memutuskan dan memberi tahu DPR dan Senat bahwa presiden "tidak dapat menjalankan kekuasaan dan tugas kantornya," maka "wakil presiden akan segera mengambil alih kekuasaan dan tugas kantor sebagai penjabat presiden." Kekuasaan tidak pernah digunakan, dan pertimbangan politik bisa membuatnya sulit untuk dilakukan.
Pengaturan tersebut akan berlangsung sampai presiden memberi tahu Kongres bahwa ‘tidak ada ketidakmampuan’ dan dia dapat menjalankan tugasnya. Jika kelompok yang mencabut kekuasaannya tidak setuju, pertanyaannya akan diserahkan kepada Kongres, dengan persyaratan bahwa dua pertiga dari DPR dan Senat harus setuju untuk melucuti kekuasaan presiden terpilih.
4. Bagaimana jika ada perselisihan tentang siapa yang berkuasa?
Meskipun suksesi presiden secara jelas diabadikan dalam undang-undang, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa itu mungkin tidak konsisten dengan Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan masalah yang berpotensi bencana jika dua pemimpin teratas bangsa tidak bisa lagi menjabat.
Beberapa ahli konstitusi telah mempertanyakan apakah Ketua DPR dan presiden sementara Senat memenuhi syarat untuk menggantikan presiden, dengan alasan bahwa para perumus hanya ditujukan untuk pejabat cabang eksekutif -,’pejabat’ dalam istilah di Konstitusi,- untuk memenuhi syarat.
Profesor Harvard Law School, Jack L. Goldsmith memperingatkan tahun ini bahwa perselisihan yang tampaknya misterius dapat menyebabkan bentrokan. Mungkin saja, misalnya, Pelosi dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pejabat cabang eksekutif berikutnya, dapat membuat klaim yang bersaing untuk kursi kepresidenan.
“Ini semua adalah skenario mimpi buruk karena poin-poin hukum konstitusional ini benar-benar belum pernah diuji,” kata Goldsmith.
