Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pada konferensi internasional bahwa rudal Rusia telah menyerang dua pusat komunitas di barat Ukraina, menewaskan 23 orang, termasuk tiga anak, dan melukai lebih banyak lagi.
Rusia telah berulang kali membantah terlibat dalam kejahatan perang dan sengaja menargetkan warga sipil sejak menginvasi Ukraina pada Februari. Dikatakan meluncurkan "operasi militer khusus" untuk melindungi penutur bahasa Rusia dan membasmi nasionalis berbahaya. Ukraina mengatakan Moskow melancarkan perang penaklukan yang tidak beralasan.
| Baca: Serangan Rudal Rusia Hantam Vinnytsia, 23 Warga Ukraina Tewas. |
"Hari ini di pagi hari, rudal Rusia menghantam kota kami Vinnytsia, kota biasa yang damai. Rudal jelajah menghantam dua fasilitas masyarakat, rumah hancur, pusat medis hancur, mobil dan trem (dibakar)," kata Zelensky melalui tautan video, seperti dikutip AFP, Jumat 15 Juli 2022.
"Ini adalah tindakan teror Rusia,” tegasnya.
Kementerian Pertahanan Rusia tidak segera mengomentari laporan dari Vinnytsia.
Sementara pada Kamis, 45 negara di konferensi di Den Haag -,markas besar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC),- menandatangani deklarasi politik untuk bekerja sama dalam penyelidikan kejahatan perang di Ukraina.
Negara-negara itu termasuk negara-negara Uni Eropa serta Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Australia.
Mereka juga menjanjikan 20 juta euro untuk membantu ICC, serta kantor kejaksaan di Ukraina dan upaya dukungan PBB.
“Dengan sekitar 23.000 investigasi kejahatan perang sekarang terbuka dan berbagai negara memimpin tim, bukti perlu kredibel dan terorganisir,” kata para pejabat.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan, Belanda juga akan mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan internasional khusus kejahatan perang Ukraina, sebagian karena baik Ukraina maupun Rusia bukan anggota ICC.
"Kita harus mengisi kekosongan dan ICC di sini tidak memiliki yurisdiksi, jadi saya bisa membayangkan kita akan membuat pengadilan semacam itu, Kami akan memeriksanya," tegasnya.
Impunitas
Pasukan Rusia telah mengebom kota-kota Ukraina menjadi reruntuhan dan meninggalkan mayat di jalan-jalan kota dan desa yang mereka tempati sejak invasi pada Februari. Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil telah tewas. Moskow menyangkal bertanggung jawab.Ada juga beberapa laporan tentang orang Ukraina yang menganiaya tahanan Rusia, meskipun sebagian besar tuduhan yang didokumentasikan oleh badan-badan seperti PBB adalah dugaan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah Rusia dan proksi mereka.
"Saat pertemuan ini berlangsung, pasukan Rusia terus melakukan kekejaman di Ukraina dengan intensitas yang mengerikan," ujar utusan AS Uzra Zeya, yang menghadiri pertemuan tersebut.
"Setiap hari kejahatan perang meningkat: Pemerkosaan, penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, deportasi paksa, serangan terhadap sekolah, rumah sakit, taman bermain, gedung apartemen, gudang gandum, fasilitas air dan gas,” imbuhnya.
Komisioner Kehakiman Uni Eropa, Didier Reynders, mencatat bahwa pelaku kejahatan perang dan genosida masih buron dari konflik yang terjadi selama beberapa dekade di tempat-tempat seperti Rwanda, Darfur, Suriah, Kongo, dan Balkan.
"Impunitas adalah masalah besar," tambah Hoekstra pada konferensi pers, mengacu pada kejahatan perang di Ukraina dan di seluruh dunia.
Kepala ICC, Jaksa Karim Khan mengatakan, ada alasan untuk berharap karena lebih dari 40 negara sekarang mencari tindakan di Ukraina melalui pengadilan. ICC telah mengirim tim lapangan terbesar dalam 20 tahun sejarahnya untuk menyelidiki di Ukraina.
"Pada saat seperti ini, hukum tidak bisa menjadi penonton. Hukum tidak bisa bersandar dengan nyaman di Den Haag," katanya.
Rusia menarik dukungannya dari ICC pada 2016 setelah pengadilan menyebut penyitaan dan pencaplokan semenanjung Krimea dari Ukraina oleh Moskow pada 2014 sebagai konflik bersenjata.
Sejak invasi 24 Februari, pihak berwenang Ukraina telah menghukum dua tentara Rusia atas kejahatan perang.
Proksi separatis Rusia telah mengadakan persidangan mereka sendiri, termasuk menjatuhkan hukuman mati pada dua pejuang Inggris dan seorang Maroko dalam apa yang dianggap negara-negara Barat sebagai proses palsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
