“Saya mengangkat kemungkinan untuk mengeluarkan Rusia dari organisasi tersebut (G20),” kata Biden pada Kamis saat konferensi pers di Brussels, Belgia saat ia bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya, seperti dikutip the New York Times, Jumat 25 Maret 2022.
Langkah semacam itu akan menggemakan keputusan 2014 dari kelompok kecil ekonomi terbesar di dunia untuk mengeluarkan Rusia dari G8 untuk menghukumnya karena invasi dan pendudukannya di semenanjung Krimea di Ukraina.
Baca: Vladimir Putin Ingin Hadir di KTT G20 Bali 2022.
Komentar Biden muncul setelah hari diplomasi global yang langka dan intens di mana presiden dan para pemimpin 30 negara lain berpartisipasi dalam tiga pertemuan puncak berturut-turut yang bertujuan untuk mengekspresikan solidaritas dalam menghadapi Rusia. Dia bertemu dengan NATO dan G7, satu pertemuan puncak terakhir untuk hari itu, dengan Uni Eropa, baru saja dimulai.
Para pemimpin NATO dan G7 mengumumkan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia, bantuan tambahan untuk negara-negara Eropa yang menangani gelombang pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di Ukraina, pengerahan lebih banyak pasukan ke negara-negara NATO di Eropa Timur. Mereka juga membahas persiapan suram untuk kemungkinan senjata kimia, biologi atau nuklir, yang mungkin digunakan Rusia.
Biden dan sekutu AS telah bergerak dengan kecepatan dan otoritas yang tak terduga selama empat minggu terakhir, mengumpulkan sebagian besar dunia melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi pertemuan bersejarah para pemimpin pada Kamis menggarisbawahi bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya dalam beberapa hal telah mencapai batas yang mereka tentukan sendiri.
Rasa kebuntuan di medan perang sekarang juga terasa di ruang diplomasi, di mana mengambil langkah baru yang dramatis terbukti sulit. Eropa mengatakan mereka tidak bersedia menanggung konsekuensi sanksi baru pada energi Rusia yang mereka andalkan. Biden juga mengatakan, dia tidak bersedia mengerahkan pasukan untuk berperang melawan Rusia karena takut memprovokasi perang yang lebih besar.
Biden menolak keras ketika ditanya apakah tindakan yang diumumkan pada Kamis akan menyebabkan Putin menghentikan perang ketika ancaman sanksi tidak menghalanginya untuk menyerang sejak awal.
“Saya tidak mengatakan bahwa sebenarnya sanksi itu akan menghalangi dia,” kata Biden.
“Sanksi tidak pernah menghalangi,” tegas Biden.
Tetapi pada 11 Februari, Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Biden, mengatakan bahwa “presiden percaya bahwa sanksi dimaksudkan untuk menghalangi.” Enam hari kemudian, Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken mengatakan dia berada di PBB “bukan untuk memulai perang, tetapi untuk mencegahnya.”
Pada Kamis, Biden mengatakan bahwa mempertahankan persatuan dalam menjatuhkan sanksi selama berbulan-bulan pada akhirnya akan meyakinkan Putin untuk membatalkan agresinya. Dia mengatakan bahwa pemimpin Rusia tidak akan bisa menunggu sekutu jika mereka tetap bersatu dalam menjaga tekanan.
“Itulah yang akan menghentikannya. Satu-satunya hal terpenting adalah bagi kita untuk tetap bersatu dan dunia tetap fokus pada betapa kejamnya orang ini. Itu yang penting,” ucap Biden.
Biden juga mengatakan bahwa NATO “akan merespons” jika Rusia menggunakan senjata kimia dalam serangannya di Ukraina. Namun dia tidak mengatakan apakah Amerika Serikat memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa Putin berencana menggunakan senjata semacam itu. Dan dia menolak untuk secara spesifik tentang jenis tanggapan yang akan diterapkan NATO.
“Kami akan merespons jika dia menggunakannya. Sifat respons akan tergantung pada sifat penggunaannya,” ujar Biden.
Sikap tegas Indonesia
Indonesia yang memegang Keketuaan G20 di 2022 ini menegaskan akan mengundang semua anggota di sejumlah agenda forum tersebut, termasuk pertemuan tingkat tinggi (KTT). Bahkan, pemberitahuan mengenai KTT kepada negara anggota sudah disampaikan sejak 22 Februari lalu."Kewajiban semua presiden G20 untuk mengundang semua anggota," kata Co Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani dalam jumpa pers virtual, Kamis, 24 Maret 2022.
"Sebagai Presiden, Indonesia berkewajiban untuk mengundang semua anggota G20. Saya percaya, Indonesia adalah negara yang berdaulat," kata imbuh Dubes Trian.
Baca: Polemik Kehadiran Putin di G20, Co-Sherpa RI: Indonesia Negara Berdaulat.
Trian mengatakan, Indonesia sebagai Ketua G20 tahun ini, memimpin sesuai dengan preseden presidensi sebelumnya. Menurutnya, diplomasi Indonesia selalu berdasarkan prinsip.
Trian juga menyebutkan, penting untuk menggarisbawahi bahwa salah satu tema G20 dengan Presidensi Indonesia adalah mengenai pemulihan dunia utamanya dari pandemi covid-19.
"Masih banyak negara berkembang yang belum bisa mengatasi pandemi covid-19 ini," katanya.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison sebelumnya mengatakan, tidak bisa membayangkan untuk duduk satu meja dengan Putin.
Ia mengaku telah melakukan kontak dengan Presiden Joko Widodo sebagai ketua G20 tahun ini, terkait dengan kehadiran Putin. Menurutnya, Rusia telah melakukan invasi terhadap Ukraina dan melanggar hukum internasional.
Sementara itu, Tiongkok justru memuji sikap tegas Indonesia terkait keanggotaan dan kehadiran Rusia di G20. Menurut Tiongkok -,hal yang sama juga disampaikan Indonesia,- G20 merupakan forum yang membahas masalah ekonomi, bukan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
