Thomas Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bahwa Myanmar saat ini sedang "dikendalikan oleh rezim yang membunuh dan ilegal".
Baca: Militer Myanmar Tuduh Aung San Suu Kyi Terima Uang Rp8 Miliar dan Emas.
"Ada bukti yang berkembang bahwa militer Myanmar, yang dipimpin oleh pemimpin senior yang sama, sekarang mungkin terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, penyiksaan,” sebut Andrews, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Maret 2021.
Sambil menekankan bahwa pelanggaran semacam itu hanya dapat ditentukan di pengadilan. “Ada bukti jelas bahwa kejahatan pemerintah militer berlangsung secara meluas, sistematis dan bagian dari perintah terkoordinasi,” imbuh Andrews.
Dia juga mengatakan bahwa itu dilakukan dengan "pengetahuan dari kepemimpinan senior", termasuk pemimpin militer Min Aung Hlaing.
Pelapor Khusus PBB itu sedang mempresentasikan laporan terbarunya tentang situasi tersebut kepada dewan. Tetapi menyesalkan bahwa sejak diterbitkan minggu lalu, jumlah orang yang terbunuh dan ditahan oleh militer telah membengkak secara signifikan.
Batasan besar
Tekanan diplomatik telah meningkat sejak para jenderal melakukan kudeta dan merebut kekuasaan, memicu protes harian di seluruh negeri yang telah mereka perjuangkan untuk dipadamkan.Militer telah mempertahankan pengambilalihannya dengan mengutip ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi. Suu Kyi bersama partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menguasai kursi parlemen.
