DK PBB Desak Myanmar Batalkan Kudeta Militer

Pernyataan pers 4 Februari dari Dewan Keamanan sangat mendukung kembalinya demokrasi dan menyerukan pembebasan segera Aung San Suu Kyi dan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang oleh militer.
 
Penentangan terhadap kudeta dipelopori oleh orang-orang muda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun, dan kudeta mendapat dukungan luas di seluruh negeri mulai dari pegawai negeri, pekerja kereta api yang menjadi sasaran pada hari Rabu, biksu Buddha, dan orang-orang dari semua kelas dan usia.
 
“Pasukan keamanan menanggapi dengan penangkapan massal dan terkadang kekuatan mematikan. Setidaknya 60 pengunjuk rasa telah tewas sejak pengambilalihan militer,” menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik independen.

Pihak berwenang juga telah bergerak untuk menutup pelaporan independen, baik melalui penangkapan jurnalis dan penutupan outlet media. Tetapi protes terus berlanjut meskipun tindakan keras dan taktik pasukan keamanan semakin keras.
 
Pernyataan Presiden DK PBB yang ditandatangani oleh semua anggota dewan pada Rabu lebih lemah daripada draf awal yang diedarkan oleh Inggris. Pada draft awal menunjukkan mengutuk kudeta militer di Myanmar dan mengancam "kemungkinan tindakan di bawah Piagam PBB" -,bahasa PBB untuk sanksi,- " jika situasinya semakin memburuk ".
 
Para diplomat mengatakan anggota tetap dan tidak tetap DK PBB seperti Tiongkok, Rusia, India -,yang juga merupakan tetangga Myanmar,- dan Vietnam -,yang merupakan anggota ASEAN,- bersama dengan Myanmar, keberatan dengan ketentuan dalam draf pernyataan sebelumnya yang lebih kuat.
 
Meskipun demikian, itu akan menjadi pernyataan presiden pertama tentang Myanmar yang diadopsi sejak 2017 dan mencerminkan persatuan dewan dalam upaya membalikkan kudeta.
 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap pernyataan tersebut akan membuat militer menyadari "bahwa sangat penting untuk membebaskan semua tahanan, sangat penting untuk menghormati hasil pemilihan, dan untuk memungkinkan situasi di mana kita kembali ke transisi demokrasi ".
 
Terlepas dari semua "ketidaksempurnaan" dalam demokrasi Myanmar, yang berada di bawah kendali militer yang ketat, Guterres mengatakan kepada wartawan, "Saya percaya bahwa penting untuk kembali ke tempat kita sebelum kudeta."