Sekelompok staf kereta api berkumpul di salah satu lintasan rel di kota Yangon, Myanmar pada Rabu, 10 Maret 2021. (STR / AFP)
Sekelompok staf kereta api berkumpul di salah satu lintasan rel di kota Yangon, Myanmar pada Rabu, 10 Maret 2021. (STR / AFP)

Polisi Myanmar Gerebek Kompleks Staf Kereta Api yang Mogok Kerja

Willy Haryono • 10 Maret 2021 15:50
Mandalay: Kepolisian Myanmar menggerebek sebuah kompleks yang dihuni jajaran staf kereta api di kota Yangon pada Rabu pagi, 10 Maret 2021. Penggerebekan dilakukan usai para pekerja di berbagai sektor di Myanmar, termasuk transportasi kereta api, melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kudeta militer.
 
Dikutip dari laman The Asahi Shimbun, kepolisian Myanmar menutup kompleks Mingalar Taung Nyunt di Yangon. Area tersebut merupakan tempat berdirinya stasiun kereta api Ma Hlwa Kone beserta kompleks kediaman para stafnya.
 
Foto dan video di media sosial memperlihatkan aparat menutup berbagai ruas jalan dan sejumlah orang terlihat melarikan diri. Setidaknya ada tiga penangkapan yang dilaporkan terjadi di sana, meski media kesulitan memverifikasinya.

Penggerebekan terjadi beberapa hari usai aliansi serikat dagang Myanmar, yang salah satu anggotanya adalah Federasi Serikat Pekerja Kereta Api, mengeluarkan seruan mogok kerja. Aksi mogok kerja ini disebut sebagai upaya menghentikan perekonomian Myanmar demi memberikan tekanan terhadap junta militer.
 
Myanmar dilanda aksi protes masif sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari lalu. Kudeta kala itu diawali penahanan sejumlah tokoh penting termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
 
Pasukan keamanan Myanmar merespons unjuk rasa anti-kudeta dengan bertindak represif dan menggunakan aksi kekerasan. Menurut data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), setidaknya 60 demonstran tewas di tangan aparat keamanan sejak dimulainya demo anti-kudeta.
 
Baca:  Polisi Myanmar yang Kabur Mengaku Diperintah Tembak Mati Pedemo
 
Junta militer Myanmar juga mulai membidik media, salah satunya dengan mencabut lima lisensi kantor berita lokal yang selama ini sering memberikan demonstrasi massa.
 
Dari total 60 korban tewas, dua di antaranya diketahui sebagai pejabat dari partai berkuasa milik Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD. Keduanya tewas saat berada di tahanan militer.
 
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Schraner Burgener menegaskan bahwa aksi tegas Dewan Keamanan PBB merupakan hal penting untuk mendorong dihentikannya aksi kekerasan dan demi memulihkan institusi demokratis di Myanmar.
 
"Kita harus mengecam aksi yang dilakukan militer (Myanmar)," tegas Burgener.
 
Hingga kini, DK PBB belum mengambil tindakan konkret terkait situasi di Myanmar yang semakin memburuk dari hari ke hari.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan