New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat menyerukan pembatalan kudeta militer di Myanmar. DK PBB juga mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menyerukan militer untuk sepenuhnya menahan diri.
Pernyataan ini disetujui oleh semua 15 anggota DK PBB pada 10 Maret, termasuk Tiongkok. Pernyataan secara resmi diadopsi pada pertemuan virtual yang sangat singkat di mana Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield, yang memegang Presiden dewan saat ini, mengumumkan bahwa pernyataan itu telah disepakati.
Pernyataan presiden adalah satu langkah di bawah resolusi tetapi menjadi bagian dari catatan resmi badan paling kuat PBB.
Pernyataan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah termasuk State Councillor Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak penggulingan mereka dalam kudeta militer 1 Februari.
“DK PBB pun mendukung transisi demokrasi negara dan menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum,” isi dari pernyataan tersebut, seperti dikutip AFP, Kamis 11 Maret 2021.
Kudeta tersebut membalikkan kemajuan lambat selama bertahun-tahun menuju demokrasi di Myanmar, yang selama lima dekade telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional.
Ketika para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, yang berpuncak pada kebangkitan Aung San Suu Kyi setelah pemilu 2015, komunitas internasional menanggapi dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menuangkan investasi ke negara itu.
Anggota parlemen dari partai Aung San Suu Kyi, yang memenangkan 82 persen suara dalam pemilihan November, akan mengambil kursi mereka di parlemen ketika kudeta terjadi pada 1 Februari. Para pemimpinnya mengklaim kecurangan pemilihan, tuduhan yang telah ditolak oleh komisi pemilihan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
