Paris: Pemerintah Prancis melakukan pemeriksaan terhadap 76 masjid yang dicurigai sebagai 'separatisme'. Tindakan ini dilakukan untuk memerangi 'ekstremisme agama' guna melawan terorisme.
"Dalam beberapa hari mendatang, pemeriksaan akan dilakukan di tempat-tempat ibadah ini. Jika keraguan (ada tindakan separatisme) terkonfirmasi, saya akan melakukan penutupan (masjid)," tutur Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 3 Desember 2020.
Ia mengatakan 66 migran tidak berdokumen yang juga diduga melakukan radikalisasi, sudah dideportasi.
Pemerintah Presiden Emmanuel Macron mengatakan langkah ini dilakukan guna menanggapi serangan-serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Darmanin berjanji, langkah ini untuk menindak 'musuh dari dalam'.
Darmanin menuturkan ada 76 dari lebih 2.600 masjid yang ditandai sebagai kemungkinan ancaman terhadap nilai-nilai Prancis dan keamanannya.
"(Masjid) ada di beberapa daerah terkonsentrasi yang jelas anti-Republik, dimana imam diikuti oleh badan intelijen dan (ajaran mereka) bertentangan dengan nilai-nilai kita," imbuhnya.
Meski demikian, Darmanin tidak mengungkapkan lokasi tempat ibadah yang akan diperiksa. Dalam catatan yang ia kirim ke kepala keamanan regional, tercantum 16 alamat di wilayah Paris, dan 60 lainnya tersebar di berbagai penjuru negara itu.
Ia mengatakan, faktanya sebagian kecil dari 2.600 tempat ibadah Muslim di Prancis dicurigai mengajarkan teori-teori radikal. "Hampir semua Muslim di Prancis menghormati hukum Republik dan terluka karenanya," pungkas dia.
Dalam beberapa bulan terakhir, Paris menghadapi serangan mematikan. Serangan ini sebagai buntut dari kartun Nabi Muhammad yang menjadi kontroversi.
"Dalam beberapa hari mendatang, pemeriksaan akan dilakukan di tempat-tempat ibadah ini. Jika keraguan (ada tindakan separatisme) terkonfirmasi, saya akan melakukan penutupan (masjid)," tutur Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 3 Desember 2020.
Ia mengatakan 66 migran tidak berdokumen yang juga diduga melakukan radikalisasi, sudah dideportasi.
Pemerintah Presiden Emmanuel Macron mengatakan langkah ini dilakukan guna menanggapi serangan-serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Darmanin berjanji, langkah ini untuk menindak 'musuh dari dalam'.
Darmanin menuturkan ada 76 dari lebih 2.600 masjid yang ditandai sebagai kemungkinan ancaman terhadap nilai-nilai Prancis dan keamanannya.
"(Masjid) ada di beberapa daerah terkonsentrasi yang jelas anti-Republik, dimana imam diikuti oleh badan intelijen dan (ajaran mereka) bertentangan dengan nilai-nilai kita," imbuhnya.
Meski demikian, Darmanin tidak mengungkapkan lokasi tempat ibadah yang akan diperiksa. Dalam catatan yang ia kirim ke kepala keamanan regional, tercantum 16 alamat di wilayah Paris, dan 60 lainnya tersebar di berbagai penjuru negara itu.
Ia mengatakan, faktanya sebagian kecil dari 2.600 tempat ibadah Muslim di Prancis dicurigai mengajarkan teori-teori radikal. "Hampir semua Muslim di Prancis menghormati hukum Republik dan terluka karenanya," pungkas dia.
Dalam beberapa bulan terakhir, Paris menghadapi serangan mematikan. Serangan ini sebagai buntut dari kartun Nabi Muhammad yang menjadi kontroversi.
Beda budaya
Prancis diwarnai dua insiden besar yang membenturkan masyarakat Islam dengan identitas nasionalnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun tercebur di dalam masalah, terutama terkait komentarnya mengenai Islam setelah dua serangan teror.
Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard memberikan penjelasan atas apa yang disebutnya kesalahpahaman. Isu utama terkait dengan ucapan Macron yang menanggapi insiden yang menewaskan Samuel Paty.
Dua hal yang menjadi permasalahan setelah kejadian itu, pertama adalah kemarahan atas penggunaan kartun Nabi Muhammad dan pernyataan Pemerintah Prancis. Kedua, pernyataan Presiden Macron dalam pidatonya yang terkait dengan apa yang disebutnya sebagai separatisme Islam.
“Kesalahpahaman muncul di kalangan Islam yang mengira bahwa Prancis menentang Islam karena mendukung kartun. Bukan ini yang terjadi (di Prancis),” ujar Dubes Prancis Olivier Chambard saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin, 9 November 2020.
“Presiden Macron mengatakan bahwa, kartun itu bisa dilihat ofensif oleh warga Musllim. Saya bisa katakan, Charlie Hebdo, suratkabar yang menerbitkan kartun ini sudah sering menerbitkan kartun atau karikatur yang provokatif. Tidak hanya Muslim, tetapi juga kepada komunitas Katolik, Yahudi dan mengenai pemerintah. Ini adalah publikasi satir. Suratkabar ini hanya dibaca oleh beberapa ribu orang, mereka kecil dan tak miliki pengaruh,” jelasnya.
“Mereka selalu dianggap suratkabar kecil, provokatif dan dibaca oleh sebagian kecil orang (di Prancis),” sebut Dubes Chambard.
Bukan menjadi pertanyaan di sini adalah, pemerintah mendukung kartun tersebut. Ini sederhananya adalah mematuhi hukum di Prancis.
Chambard menyebutkan pemerintahan Macron tidak menyanjung atau memuji kartun yang dikeluarkan oleh Charlie Hebdo. Menurut Dubes yang baru saja bertugas ini, Prancis mengerti kegelisahan dan kekecewaan masyarakat Muslim. Tetapi pihaknya tetap tidak bisa memberikan hukuman.
Sementara separatisme yang dimaksud, bukanlah berarti memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Prancis. Menurutnya separatis yang dimaksud adalah berupaya melepaskan diri dari tatanan masyarakat yang berlaku di Prancis. Termasuk kehidupan sehari-sehari antar masyarakat di Negeri Fesyen itu.
Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard memberikan penjelasan atas apa yang disebutnya kesalahpahaman. Isu utama terkait dengan ucapan Macron yang menanggapi insiden yang menewaskan Samuel Paty.
Dua hal yang menjadi permasalahan setelah kejadian itu, pertama adalah kemarahan atas penggunaan kartun Nabi Muhammad dan pernyataan Pemerintah Prancis. Kedua, pernyataan Presiden Macron dalam pidatonya yang terkait dengan apa yang disebutnya sebagai separatisme Islam.
“Kesalahpahaman muncul di kalangan Islam yang mengira bahwa Prancis menentang Islam karena mendukung kartun. Bukan ini yang terjadi (di Prancis),” ujar Dubes Prancis Olivier Chambard saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin, 9 November 2020.
“Presiden Macron mengatakan bahwa, kartun itu bisa dilihat ofensif oleh warga Musllim. Saya bisa katakan, Charlie Hebdo, suratkabar yang menerbitkan kartun ini sudah sering menerbitkan kartun atau karikatur yang provokatif. Tidak hanya Muslim, tetapi juga kepada komunitas Katolik, Yahudi dan mengenai pemerintah. Ini adalah publikasi satir. Suratkabar ini hanya dibaca oleh beberapa ribu orang, mereka kecil dan tak miliki pengaruh,” jelasnya.
“Mereka selalu dianggap suratkabar kecil, provokatif dan dibaca oleh sebagian kecil orang (di Prancis),” sebut Dubes Chambard.
Bukan menjadi pertanyaan di sini adalah, pemerintah mendukung kartun tersebut. Ini sederhananya adalah mematuhi hukum di Prancis.
Chambard menyebutkan pemerintahan Macron tidak menyanjung atau memuji kartun yang dikeluarkan oleh Charlie Hebdo. Menurut Dubes yang baru saja bertugas ini, Prancis mengerti kegelisahan dan kekecewaan masyarakat Muslim. Tetapi pihaknya tetap tidak bisa memberikan hukuman.
Sementara separatisme yang dimaksud, bukanlah berarti memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Prancis. Menurutnya separatis yang dimaksud adalah berupaya melepaskan diri dari tatanan masyarakat yang berlaku di Prancis. Termasuk kehidupan sehari-sehari antar masyarakat di Negeri Fesyen itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
