Diplomasi Islam Bisa jadi Strategi Jitu Jokowi

Jakarta: Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sempat menyebut bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memberi banyak pengaruh, salah satunya diplomasi di dunia internasional. Namun, pernyataan ini dirasa tak kuat tanpa penjabaran jelas dari Jokowi.
 
Baca juga: Dunia Percaya Indonesia Berperan Ciptakan Perdamaian.
 
“Jokowi tidak menjelaskan lengkap dan rinci seperti apa diplomasi Islam ala Indonesia. Yang saya dengar, beliau malah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Itu tidak salah karena bisa menjadi nilai kita,” kata peneliti dari LIPI, Nanto Sriyanto, di Jakarta, Senin 1 April 2019.
“Mempromosikan Islam yang moderat artinya mempererat hubungan negara-negara Islam di dunia. Ini menarik. Tapi kita juga harus tahu bahwa positifnya ini bukan murni baru. Ini sudah muncul dari era Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri RI 2001-2009) ketika terorisme mulai muncul,” lanjut dia.
 
Lagi-lagi Nanto menyayangkan bahwa tidak ada bahasan Jokowi yang mempromosikan diplomasi Islam yang memang ada di draf visi misi miliknya dan Maruf Amin. Sebaliknya, Prabowo bahkan tidak bisa ‘menyerang’ Jokowi dengan isu ini, melainkan hanya berfokus ke isu pertahanan dan keamanan.
 
Baca juga: Indonesia Menjadi Tumpuan Perjuangan Palestina.
 
“Dan saya rasa ini sangat relevan dengan kejadian di Selandia Baru bahwa Islamofobia masih menjadi masalah di dunia internasional. Harusnya bisa menjadi strategi yang bagus untuk Indonesia mempromosikan diplomasi Islam,” tutur dia.
 
Nanto menambahkan, ada kesenjangan yang begitu besar dalam debat kemarin sehingga tujuan edukasi untuk masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemilu nanti tidak tercapai. Yang ada, Jokowi dan Prabowo saling serang satu sama lain dalam isu di luar topik debat.
 
“Contohnya, Pak Jokowi mempertanyakan soal Rakhine dan Pak Prabowo hanya menjawab bahwa isu Rakhine dihadapkan pada norma non-interference ASEAN. Padahal aktivitas diplomasi sudah begitu jauh dan tidak ada apresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri. Itu tidak keluar sama sekali,” ungkapnya.
 
Baca juga: Tiga Fokus Diplomasi Indonesia untuk 5 Tahun ke Depan.
 
Tak hanya itu, sejumlah isu penting lainnya seperti isu perlindungan WNI, Indo Pasifik dan kemaritiman pun tak dibahas. Padahal, isu-isu tersebut menjadi perhatian selama 4,5 tahun pemerintahan Jokowi.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id