Taliban Larang Warga Afghanistan Lakukan Demonstrasi

 
Larangan itu diumumkan ketika masyarakat internasional menanggapi dengan hati-hati pemerintah baru Taliban, yang mulai bekerja pada Rabu. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menggemakan tokoh internasional lainnya dengan mengatakan bahwa kabinet sementara Afghanistan bukanlah pemerintah inklusif yang dijanjikan Taliban dan bahwa kelompok Islam itu perlu mendapatkan legitimasi internasional dan dukungan yang dicarinya.
 
Blinken, yang membuat pernyataannya bersama menteri luar negeri Jerman, Heiko Maas, saat mengunjungi pangkalan udara AS di Jerman yang telah menjadi titik transit bagi para pengungsi dari Afghanistan, juga meminta Taliban untuk mengizinkan penerbangan charter yang membawa orang Amerika dan warga Afghanistan yang berisiko ke berangkat dari negara.

Baca: Taliban Izinkan Pesawat Sewaan Bawa Warga Asing Tinggalkan Afghanistan.
 
Maas dan Blinken telah memimpin pertemuan virtual dengan sebanyak 20 negara yang mendukung upaya AS untuk menekan Taliban agar bekerja sama dalam perjalanan bebas warga negara asing dan warga Afghanistan yang ingin pergi.
 
Seorang pejabat AS kemudian mengatakan bahwa pihak berwenang Taliban telah setuju untuk membiarkan 200 warga sipil Amerika dan warga negara negara ketiga yang tetap berada di negara itu berangkat dengan penerbangan charter dari bandara Kabul.
 
Keberangkatan diharapkan pada Kamis. Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, tidak dapat mengatakan apakah 200 orang itu termasuk di antara orang-orang yang terdampar selama berhari-hari di Mazar-i-Sharif karena kapal sewaan pribadi mereka belum diizinkan untuk berangkat.
 
“Susunan pemerintahan baru bukanlah sinyal untuk lebih banyak kerja sama dan stabilitas internasional di negara ini. Harus jelas bagi Taliban bahwa isolasi internasional bukan demi kepentingannya, dan terutama bukan kepentingan rakyat Afghanistan,” tegas Maas, seperti dikutip Guardian, Jumat 10 September 2021.
 
Uni Eropa juga bergabung dengan kritik terhadap pemerintah baru karena kurangnya inklusi, dengan mengatakan pihaknya gagal untuk menghormati sumpah dari penguasa baru untuk memasukkan kelompok-kelompok yang berbeda.