Beijing telah bertindak tegas untuk membongkar pilar demokrasi Hong Kong setelah protes besar-besaran dan terkadang dengan kekerasan yang mengguncang pusat keuangan pada 2019.
Pada pertemuan Kongres Rakyat Nasional tahun lalu, pimpinan Partai Komunis memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang menyeluruh di pusat keuangan.
Undang-undang itu telah digunakan untuk memenjarakan puluhan juru kampanye demokrasi dan telah mencabut gerakan protes di kota yang menikmati kebebasan politik yang lebih besar daripada di daratan, di bawah aturan "satu negara, dua sistem".
Niat baik
Kantor Penghubung badan Perwakilan Beijing di Hong Kong mengeluarkan pernyataan usai aturan itu disetujui."Otoritas pusat memiliki niat baik," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
"Kami mengharapkan semua sektor masyarakat dan masyarakat umum untuk mengambil kepemilikan atas pekerjaan untuk mengubah undang-undang dan menawarkan saran, sehingga energi positif yang kuat dapat dikumpulkan di bawah panji patriotisme dan cinta untuk Hong Kong,” tegas kantor itu.
Hanya satu anggota Kongres Rakyat Nasional yang abstain dalam pemungutan suara. Para kritikus menilai akan menjadi salah satu paku terakhir di peti mati gerakan demokrasi Hong Kong.
Dalam pernyataan terpisah, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menjanjikan "dukungan kuat" dan menyatakan "terima kasih yang tulus."
“Restrukturisasi itu bertujuan untuk mengembalikan kota ke jalur yang benar,“ tegas Lam.
