6. Kepala BP2MI mengatakan tidak ada masalah dengan PMI yang berangkat ke Hong Kong membawa hasil pemeriksaan PCR dari Indonesia, hanya yang berangkat ke Taiwan bermasalah.
Menurut informasi di situs resmi Pemerintah Indonesia, ada lebih dari 500 rumah sakit umum dan swasta, klinik dan laboratorium yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pemeriksaan PCR. Pemerintah Taiwan berharap Indonesia memberikan rekomendasi lembaga pemeriksaan PCR (tidak lebih dari 50) dari daftar 500 lembaga pemeriksaan PCR tersebut yang memiliki kualitas terbaik agar dapat memastikan kualitas pemeriksaan dan memfasilitasi pelacakan lanjutan.
Contohnya, Maskapai Garuda Indonesia merekomendasikan penumpang untuk menjalani pemeriksaan PCR di lembaga yang ditunjuk di beberapa tempat oleh Maskapai tersebut. Saat ini terdapat lebih dari 50 lembaga pemeriksaan PCR yang ditunjuk dan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Contoh tindakan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia.
Selain itu, Pemerintah Taiwan akan terus meneliti apakah terdapat perbedaan standar dan reagen dalam pemeriksaan PCR antara Taiwan dan Indonesia, serta menilai kelayakan pemeriksaan PCR saat tiba di bandara Taiwan. Harapannya Pemerintah Taiwan dan Indonesia dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan sikap rasional, ilmiah dan kooperatif.
Pemerintah Taiwan sangat ramah terhadap pekerja migran. Setelah pekerja migran masuk ke Taiwan dan terkonfirmasi COVID-19, Pemerintah Taiwan akan memberikan perawatan medis berkualitas tinggi dan menanggung biayanya.
Rata-rata, setiap pekerja migran yang terkonfirmasi covid-19 akan menghabiskan biaya medis sekitar Rp400 juta. Sejauh ini sudah ada 127 PMI terkonfirmasi covid-19 dan total biaya medis sudah lebih dari Rp50 miliar.
Kasus impor dari PMI yang begitu besar tidak hanya menimbulkan kepanikan di masyarakat Taiwan, tetapi juga menyebabkan beban keuangan Pemerintah Taiwan yang berat. Berdasarkan pertimbangan pencegahan epidemi, sumber daya medis yang terbatas, dan keselamatan seluruh masyarakat, Pemerintah Taiwan terpaksa memperpanjang periode penangguhan penempatan PMI ke Taiwan.
Taiwan berharap BP2MI dapat menyelesaikan masalah ini secara tulus dan rasional. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, maka Pemerintah Taiwan bersedia membuka kembali penempatan PMI secepatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
