Warga Myanmar di Jepang menuntut pemerintah setempat tolak kudeta militer. Foto: AFP
Warga Myanmar di Jepang menuntut pemerintah setempat tolak kudeta militer. Foto: AFP

3.000 Pedemo di Jepang Protes Kudeta Myanmar

Fajar Nugraha • 03 Februari 2021 16:12
Tokyo: Setidaknya sekitar 3.000 demonstran Myanmar berkumpul di luar kantor Kementerian Luar Negeri Jepang pada Rabu 3 Februari. Mereka menuntut Tokyo bergabung dengan sekutunya dalam mengambil sikap yang lebih keras terhadap kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
 
Membawa foto Aung San Suu Kyi, barisan panjang pengunjuk rasa mengepung gedung-gedung pemerintah di Tokyo. Di wilayah ini demonstrasi politik besar-besaran relatif jarang terjadi.
 
"Bebas, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebaskan, bebaskan Myanmar," teriak massa serentak, seperti dikutip AFP, Rabu 3 Februari 2021.

Sementara perwakilan pedemo menyerahkan pernyataan kepada pejabat kementerian luar negeri yang menyerukan Jepang untuk menggunakan semua "kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi" untuk memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar.
 
Baca: Warga Myanmar Kecam Kudeta Militer dengan Panci dan Wajan.
 
Jepang dan Myanmar telah lama menikmati hubungan dekat, dengan Tokyo sebagai donor bantuan utama. Perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.
 
Tentara Myanmar merebut kekuasaan pada Senin 1 Februari, memotong transisi yang tidak stabil ke demokrasi. Mereka mengambil kekuasaan atas dasar penipuan dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bersama Aung San Suu Kyi secara telak.
 
Union of Myanmar Citizen Association, yang mengorganisir unjuk rasa mengatakan, Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk. Sementara penyelenggara mengatakan, hampir 3.000 orang mengambil bagian dalam protes pada Rabu.
 
Mathida, 50 tahun yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo mengatakan, dia bergabung dengan protes untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.
 
"Kami ingin pemimpin kami dan ibu kami Aung San Suu Kyi dibebaskan. Militer bukanlah pemerintah,” tegas Mathida.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan