“Langkah tersebut merupakan ‘kemunduran’ bagi kemajuan Hong Kong dalam pembangunan demokrasi sejak 1997,” kata Bernard Chan, penasihat utama pemimpin wilayah Hong Kong Carrie Lam, pekan ini.
"Selama 23 tahun terakhir, kami jelas tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa apa yang disebut reformasi politik sebenarnya membantu 'Satu Negara, Dua Sistem'," kata Chan kepada AFP.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pada Kamis bahwa perubahan yang diusulkan pada sistem pemilihan Hong Kong akan semakin merusak kepercayaan internasional di Tiongkok.
"Ini adalah langkah terbaru Beijing untuk mengosongkan ruang debat demokrasi di Hong Kong," kata Raab, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Maret 2021.
Negeri Tirai Bambu telah berkomitmen untuk memberikan Hong Kong otonomi luas ketika kembali dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1997. Namun status otonomi itu telah terurai dalam beberapa bulan terakhir dan menuai kecaman internasional.
Hingga baru-baru ini Hong Kong telah mempertahankan lapisan pilihan, memungkinkan oposisi kecil dan vokal berkembang pada pemilihan lokal tertentu.
Umumnya, ketika warga Hong Kong diizinkan untuk memilih, mereka berbondong-bondong memilih kandidat pro-demokrasi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah meningkatkan diskualifikasi politisi baik yang duduk di badan legislatif kota semi-terpilih atau mencalonkan diri sebagai kandidat. Diskualifikasi juga dilakukan berdasarkan pandangan politik para calon.
Februari lalu Hong Kong mengumumkan rencananya sendiri untuk mengesahkan undang-undang yang memeriksa semua pejabat publik atas kesetiaan politik mereka kepada Beijing.
Juru Bicara Parlemen Tiongkok, Wang Chen mengatakan "kekacauan dalam masyarakat Hong Kong menunjukkan bahwa ada celah dan cacat yang jelas dalam sistem pemilu saat ini”. Menurutnya hal itu memberikan kesempatan bagi "kekuatan antiChina di Hong Kong" untuk merebut kekuasaan.
Melalui aturan baru ini Tiongkok memiliki wewenang untuk veto pencalonan seseorang untuk menjadi kepala daerah di Hong Kong.
Komite pemilihan juga akan diberi wewenang untuk memilih banyak legislator kota. Mekanisme baru akan disiapkan untuk calon legislator dan menyaring perilaku pemenang pemilihan untuk memastikan hanya mereka yang dipandang sebagai patriot yang memerintah Hong Kong.
Beijing akan meningkatkan jumlah komite pemilihan dari 1.200 menjadi 1.500, dan legislatif dari 70 menjadi 90 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
