Hingga baru-baru ini Hong Kong telah mempertahankan lapisan pilihan, memungkinkan oposisi kecil dan vokal berkembang pada pemilihan lokal tertentu.
Umumnya, ketika warga Hong Kong diizinkan untuk memilih, mereka berbondong-bondong memilih kandidat pro-demokrasi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah meningkatkan diskualifikasi politisi baik yang duduk di badan legislatif kota semi-terpilih atau mencalonkan diri sebagai kandidat. Diskualifikasi juga dilakukan berdasarkan pandangan politik para calon.
Februari lalu Hong Kong mengumumkan rencananya sendiri untuk mengesahkan undang-undang yang memeriksa semua pejabat publik atas kesetiaan politik mereka kepada Beijing.
Juru Bicara Parlemen Tiongkok, Wang Chen mengatakan "kekacauan dalam masyarakat Hong Kong menunjukkan bahwa ada celah dan cacat yang jelas dalam sistem pemilu saat ini”. Menurutnya hal itu memberikan kesempatan bagi "kekuatan antiChina di Hong Kong" untuk merebut kekuasaan.
Melalui aturan baru ini Tiongkok memiliki wewenang untuk veto pencalonan seseorang untuk menjadi kepala daerah di Hong Kong.
Komite pemilihan juga akan diberi wewenang untuk memilih banyak legislator kota. Mekanisme baru akan disiapkan untuk calon legislator dan menyaring perilaku pemenang pemilihan untuk memastikan hanya mereka yang dipandang sebagai patriot yang memerintah Hong Kong.
Beijing akan meningkatkan jumlah komite pemilihan dari 1.200 menjadi 1.500, dan legislatif dari 70 menjadi 90 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
