Sultan Abdullah Shah belum membahas pencabutan status darurat dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto: AFP
Sultan Abdullah Shah belum membahas pencabutan status darurat dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto: AFP

Pengkhianatan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin kepada Raja

Fajar Nugraha • 29 Juli 2021 15:26
Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin didesak untuk mengundurkan diri baik oleh sekutu dalam pemerintahan Perikatan Nasional (PN) ataupun oposisi. Desakan muncul setelah teguran yang mengejutkan pada Kamis 29 Juli 2021 oleh Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah.
 
Istana Negara mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Raja tidak menyetujui langkah sepihak pemerintah untuk mencabut status darurat untuk mengatasi pandemi covid-19. Aturan itu sebelumnya telah disetujui penguasa selama masa darurat tujuh bulan dan akan berakhir pada Minggu 1 Agustus 2021.
 
Baca: Ditegur Raja Secara Publik, PM Malaysia Didesak untuk Mundur.

Tan Sri Muhyiddin bersembunyi dengan penasihat dekat di Kabinet serta Jaksa Agung di kediamannya setelah proses parlemen pagi. Sementara sesi sore pertemuan parlemen tertunda satu jam.
 
PM Muhyiddin diberitahu bahwa situasinya menjadi terlalu kacau dan tidak dapat dipertahankan," kata seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut kepada The Straits Times.
 
Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki membuat seruan terbuka bagi Perdana Menteri untuk mundur, menuduhnya melakukan ‘pengkhianatan’.
 
“Pemuda UMNO mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk segera mengundurkan diri,” katanya dalam sebuah pernyataan hanya beberapa jam setelah teguran kerajaan.
 
UMNO adalah partai terbesar di pemerintahan dan presidennya Ahmad Zahid Hamidi telah mendesak anggota parlemennya untuk meninggalkan pemerintahan yang terkepung, yang telah ditekan dengan keras untuk mempertahankan tanggapannya terhadap wabah virus korona.
 

 
The Straits Times memahami bahwa para menteri UMNO, yang tetap teguh pada Muhyiddin meskipun ada tekanan dari Zahid, telah mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa cengkeramannya pada kekuasaan telah terguncang oleh perselisihan dengan Istana.
 
Namun, belum diketahui bagaimana presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan menanggapi tuntutan tersebut. Dia telah berulang kali menjanjikan pemilihan umum baru setelah pandemi terkendali.

Teguran Raja

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, Sultan Abdullah mengatakan dia telah menyetujui proposal untuk mencabut undang-undang darurat yang hanya diajukan dan diperdebatkan di Parlemen oleh anggota parlemen.
 
Menteri hukum de facto Malaysia Takiyuddin Hassan sebelumnya mengejutkan Malaysia pada Senin 26 Juli ketika mengungkapkan bahwa Kabinet telah setuju untuk mencabut status darurat, efektif minggu lalu.
 
Ini dilakukan tanpa menempatkan pencabutan pemungutan suara di Parlemen, di mana mayoritas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masih diragukan.
 
Sultan Abdullah mengatakan pemerintah terlalu “terburu-buru" menyebutkan mencabut status darurat. Hal ini dianggap telah membingungkan Parlemen dengan pernyataannya, dan bahwa itu telah merusak fungsi dan kekuasaan raja sesuai dengan Konstitusi.
 
"Yang Mulia menegaskan bahwa pernyataan Menteri Yang Terhormat (Datuk Seri Takiyuddin) pada 26 Juli 2021 tidak akurat dan menyesatkan anggota DPR," tegas pernyataan itu.
 
"Yang Mulia menyayangkan pernyataan yang dibuat di Parlemen pada 26 Juli 2021 bahwa pemerintah telah mencabut semua status darurat yang telah disetujui oleh Yang Mulia untuk masa darurat, meskipun pencabutan itu belum mendapat persetujuan dari Yang Mulia," pungkas pihak Istana.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FJR)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan