The Straits Times memahami bahwa para menteri UMNO, yang tetap teguh pada Muhyiddin meskipun ada tekanan dari Zahid, telah mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa cengkeramannya pada kekuasaan telah terguncang oleh perselisihan dengan Istana.
Namun, belum diketahui bagaimana presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan menanggapi tuntutan tersebut. Dia telah berulang kali menjanjikan pemilihan umum baru setelah pandemi terkendali.
Teguran Raja
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, Sultan Abdullah mengatakan dia telah menyetujui proposal untuk mencabut undang-undang darurat yang hanya diajukan dan diperdebatkan di Parlemen oleh anggota parlemen.Menteri hukum de facto Malaysia Takiyuddin Hassan sebelumnya mengejutkan Malaysia pada Senin 26 Juli ketika mengungkapkan bahwa Kabinet telah setuju untuk mencabut status darurat, efektif minggu lalu.
Ini dilakukan tanpa menempatkan pencabutan pemungutan suara di Parlemen, di mana mayoritas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masih diragukan.
Sultan Abdullah mengatakan pemerintah terlalu “terburu-buru" menyebutkan mencabut status darurat. Hal ini dianggap telah membingungkan Parlemen dengan pernyataannya, dan bahwa itu telah merusak fungsi dan kekuasaan raja sesuai dengan Konstitusi.
"Yang Mulia menegaskan bahwa pernyataan Menteri Yang Terhormat (Datuk Seri Takiyuddin) pada 26 Juli 2021 tidak akurat dan menyesatkan anggota DPR," tegas pernyataan itu.
"Yang Mulia menyayangkan pernyataan yang dibuat di Parlemen pada 26 Juli 2021 bahwa pemerintah telah mencabut semua status darurat yang telah disetujui oleh Yang Mulia untuk masa darurat, meskipun pencabutan itu belum mendapat persetujuan dari Yang Mulia," pungkas pihak Istana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id