"Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Termasuk juga membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," ucap Juru Bicara Kementarian Luar Negeri AS, Ned Price di Washington.
Sedangkan PBB meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati hak rakyat untuk melakukan protes secara damai. “Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," kata Ola Almgren, perwakilan PBB di Myanmar.
Protes tersebut adalah yang terbesar di Myanmar dalam lebih dari satu dekade. Peristiwa ini seperti menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan langsung militer dan gelombang pemberontakan berdarah sampai militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil pada 2011.
Avinash Paliwal, dosen senior hubungan internasional di School of Oriental and African Studies di University of London mengatakan, Myanmar tidak akan terisolasi sekarang seperti di masa lalu. Menurutnya, Tiongkok, India, ASEAN dan Jepang tidak mungkin memutuskan hubungan.
“Negara ini secara geo-strategis terlalu penting untuk terjadi. AS dan negara Barat lainnya akan memberikan sanksi - tapi kudeta ini dan konsekuensinya akan menjadi cerita Asia, bukan cerita Barat,” ungkap Paliwal.
Kondisi kritis
Seorang dokter di Naypyitaw mengatakan, wanita yang ditembak di kepala dengan peluru tajam masih dalam kondisi kritis tetapi diperkirakan tidak akan selamat. Video media sosial yang diverifikasi oleh Reuters menunjukkan dia bersama pengunjuk rasa lain agak jauh dari barisan polisi anti huru hara ketika meriam air disemprotkan dan beberapa tembakan terdengar.Baca: Demonstran Myanmar Kritis usai Terkena Peluru Tajam di Kepala.
