Direktur Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan, saran itu dibuat berdasarkan penilaian risiko kesehatan dan untuk mencegah penularan covid-19 di Parlemen.
Langkah itu dilakukan di tengah perselisihan terbuka antara Perdana Menteri Muhyiddin dan Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah, atas keputusan sepihak pemerintah untuk membatalkan peraturan darurat alih-alih membahasnya di Parlemen seperti yang diarahkan oleh Raja.
Penundaan itu dilihat oleh para kritikus pemerintah sebagai upaya untuk menggagalkan seruan agar Perdana Menteri mengundurkan diri.
Mosi tidak percaya
Anwar Ibrahim sebelumnya telah mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri.Perkembangan terakhir ini terjadi ketika raja menegur pemerintah karena mencabut peraturan darurat tanpa persetujuannya pada Kamis 29 Juli.
Baca: Anwar Ibrahim Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PM Malaysia.
Mosi Anwar berbunyi: "Bahwa dewan membuat resolusi tentang hilangnya kepercayaan pada Mahiaddin Md Yasin, MP (Perdana Menteri Malaysia dan anggota parlemen) untuk Pagoh, dan diberhentikan dari posisinya sebagai perdana menteri sesegera mungkin menurut Konstitusi Federal."
Anwar yang merupakan anggota parlemen dari Port Dickson mengatakan, dalam konferensi pers di parlemen bahwa perdana menteri, menteri hukum de facto Takiyuddin Hassan dan Ketua Majelis Rendah Azhar Azizan Harun harus mengundurkan diri dari posisi mereka.
"Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan raja untuk memutuskan apa yang terbaik untuk menyelamatkan negara ini dari krisis saat ini," tambahnya, seperti dikutip The Straits Times, Jumat 30 Juli 2021.
Anwar menyesalkan bahwa segera setelah mosinya diterima oleh pembicara di parlemen pada Kamis, reses diumumkan. "Bagaimana kita bisa menjalankan parlemen dengan semua trik dan skema ini?" dia bertanya.
Istana Negara mengatakan pada Kamis bahwa Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
