Prayut dan sembilan anggota kabinetnya akan diburu oleh oposisi selama debat empat hari yang akan memuncak dengan pemungutan suara kemungkinan pada hari Sabtu (20 Februari).
Menurut pakar politik Thailanda dari Universitas Mahidol, Profesor Punchada Sirivunnabood, pemerintah diperkirakan akan bertahan dari pemungutan suara seperti yang dilakukan setahun lalu, debat dapat menentukan masa depan beberapa menteri saat partai mulai mengalihkan fokus ke pemilihan umum 2023.
“Pemerintah memiliki cukup anggota parlemen untuk berada dalam posisi aman, tetapi yang lebih penting adalah apa yang dikatakan di parlemen dan bagaimana mereka dipilih," kata Punchada, seperti dikutip The Straits Times, Selasa 16 Februari 2021.
“Menteri yang menerima lebih sedikit suara dari koalisi yang berkuasa kemungkinan akan diganti dalam beberapa bulan mendatang,” imbuh Punchada.
"Partai politik dari kedua belah pihak akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pekerjaan yang telah mereka lakukan terhadap basis dukungan mereka. Beberapa anggota oposisi juga akan menggunakannya untuk menyerang pemerintah serupa dengan apa yang terjadi di jalanan,” tegasnya.
Kelompok-kelompok pro-demokrasi kembali turun ke jalan setelah jeda singkat dan berjanji untuk mengintensifkan aksi protes mereka yang menyerukan pengunduran diri Prayut, penulisan ulang konstitusi dan reformasi monarki.
Lebih banyak aksi unjuk rasa di jalan direncanakan minggu ini setelah beberapa aktivis bentrok dengan polisi selama demonstrasi yang diorganisir untuk memprotes penahanan empat pemimpin kunci pekan lalu.
Prayut, seorang pemimpin kudeta yang menjadi perdana menteri mengatakan, dirinya “siap untuk mendengarkan dan mengklarifikasi masalah apa pun yang diangkat" selama debat kecaman di parlemen. Tetapi dia mengimbau para pengunjuk rasa untuk berhenti dari pertemuan massal.
"Mari serahkan prosesnya ke parlemen. Pemerintah akan mempertahankan posisinya dalam debat," kata Prayut kepada wartawan, Senin 15 Februari.
"Protes tidak akan baik untuk negara saat ini ketika kita menghadapi covid-19 dan banyak masalah lainnya. Kita seharusnya tidak menciptakan lebih banyak konflik,” sebutnya.
Fakultas Ilmu Politik di Universitas Ubon Ratchathani Titipol Phakdeewanich mengatakan, di saat beberapa anggota parlemen oposisi mungkin ingin membahas reformasi monarki, pemerintah kemungkinan besar akan menghalangi upaya semacam itu yang berpotensi meningkatkan gerakan protes.
"Debat itu akan menunjukkan tekad pemerintah untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada," ujarnya.
Pheu Thai, partai oposisi terbesar di negara itu mengatakan akan fokus pada "salah urus pemerintah" dan tanggapan covid-19, yang telah menyebabkan "kerusakan negara."
Pandemi berdampak pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang mengalami kontraksi 6,1 persen tahun lalu, kinerja terburuk sejak krisis keuangan Asia. Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional juga menurunkan perkiraan pertumbuhan 2021 menjadi 2,5-3,5 persen, dari 3,5-4,5 persen diperkirakan pada November.
Beberapa menteri yang menghadapi debat minggu ini termasuk Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Transportasi Saksayam Chidchob.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
