PM Thailand Hadapi Ancaman Mosi Tidak Percaya

Bangkok: Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha akan menghadapi mosi tidak percaya minggu ini karena anggota parlemen oposisi menargetkan pemerintahnya atas dugaan salah urus wabah covid-19. Ancaman mosi itu muncul di tengah dorongan baru oleh aktivis pro-demokrasi untuk penggulingan perdana menteri dan melakukan reformasi monarki.
 
Prayut dan sembilan anggota kabinetnya akan diburu oleh oposisi selama debat empat hari yang akan memuncak dengan pemungutan suara kemungkinan pada hari Sabtu (20 Februari).
 
Menurut pakar politik Thailanda dari Universitas Mahidol, Profesor Punchada Sirivunnabood, pemerintah diperkirakan akan bertahan dari pemungutan suara seperti yang dilakukan setahun lalu, debat dapat menentukan masa depan beberapa menteri saat partai mulai mengalihkan fokus ke pemilihan umum 2023.

“Pemerintah memiliki cukup anggota parlemen untuk berada dalam posisi aman, tetapi yang lebih penting adalah apa yang dikatakan di parlemen dan bagaimana mereka dipilih," kata Punchada, seperti dikutip The Straits Times, Selasa 16 Februari 2021.
 
“Menteri yang menerima lebih sedikit suara dari koalisi yang berkuasa kemungkinan akan diganti dalam beberapa bulan mendatang,” imbuh Punchada.
 
"Partai politik dari kedua belah pihak akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pekerjaan yang telah mereka lakukan terhadap basis dukungan mereka. Beberapa anggota oposisi juga akan menggunakannya untuk menyerang pemerintah serupa dengan apa yang terjadi di jalanan,” tegasnya.
 
Kelompok-kelompok pro-demokrasi kembali turun ke jalan setelah jeda singkat dan berjanji untuk mengintensifkan aksi protes mereka yang menyerukan pengunduran diri Prayut, penulisan ulang konstitusi dan reformasi monarki.
 
Lebih banyak aksi unjuk rasa di jalan direncanakan minggu ini setelah beberapa aktivis bentrok dengan polisi selama demonstrasi yang diorganisir untuk memprotes penahanan empat pemimpin kunci pekan lalu.
 
Prayut, seorang pemimpin kudeta yang menjadi perdana menteri mengatakan, dirinya “siap untuk mendengarkan dan mengklarifikasi masalah apa pun yang diangkat" selama debat kecaman di parlemen. Tetapi dia mengimbau para pengunjuk rasa untuk berhenti dari pertemuan massal.