"Mari serahkan prosesnya ke parlemen. Pemerintah akan mempertahankan posisinya dalam debat," kata Prayut kepada wartawan, Senin 15 Februari.
"Protes tidak akan baik untuk negara saat ini ketika kita menghadapi covid-19 dan banyak masalah lainnya. Kita seharusnya tidak menciptakan lebih banyak konflik,” sebutnya.
Fakultas Ilmu Politik di Universitas Ubon Ratchathani Titipol Phakdeewanich mengatakan, di saat beberapa anggota parlemen oposisi mungkin ingin membahas reformasi monarki, pemerintah kemungkinan besar akan menghalangi upaya semacam itu yang berpotensi meningkatkan gerakan protes.
"Debat itu akan menunjukkan tekad pemerintah untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada," ujarnya.
Pheu Thai, partai oposisi terbesar di negara itu mengatakan akan fokus pada "salah urus pemerintah" dan tanggapan covid-19, yang telah menyebabkan "kerusakan negara."
Pandemi berdampak pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang mengalami kontraksi 6,1 persen tahun lalu, kinerja terburuk sejak krisis keuangan Asia. Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional juga menurunkan perkiraan pertumbuhan 2021 menjadi 2,5-3,5 persen, dari 3,5-4,5 persen diperkirakan pada November.
Beberapa menteri yang menghadapi debat minggu ini termasuk Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Transportasi Saksayam Chidchob.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
