Baca: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditahan.
“Kami mengingat tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk, kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” pernyataan resmi ASEAN, Senin 1 Februari 2021.
“Kami tegaskan kembali bahwa stabilitas politik di Negara Anggota ASEAN sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera,” jelas pernyataan itu.
“Kami mendorong terwujudnya dialog, rekonsiliasi, dan kondisi normal bisa kembali sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar,” tegas ASEAN.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Myanmar untuk mematuhi prinsip-prinsip piagam ASEAN. Dalam prinsip tersebut, termasuk kepatuhan pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional.
Pemerintah Indonesia juga mendesak semua pihak menahan diri dan mendorong dialog untuk menyelesaikan permasalahan.
"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa semua perbedaan elektoral ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia," kata Kemenlu RI.
Baca: Kisruh Politik Myanmar, Indonesia Serukan Prinsip Piagam ASEAN.
Malaysia juga meminta semua partai di Myanmar menyelesaikan sengketa pemilu secara damai.
"Malaysia mendukung kelanjutan diskusi antara para pemimpin Myanmar untuk menghindari konsekuensi merugikan bagi rakyat dan negara Myanmar," kata Kemenlu Malaysia.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen mengatakan kudeta tersebut adalah urusan dalam negeri Myanmar. Ia menolak berkomentar lebih lanjut.
"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN atau negara lain," katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan. "Ini urusan internal mereka."
Senin pagi dilaporkan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah sipil lainnya ditahan militer. Penangkapan dilakukan jelang sesi pertama parlemen di Naypyidaw.
Suu Kyi, 75 tahun, merupakan politisi paling dominan di negara itu. Pada November lalu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dinaungi Suu Kyi, berhasil merebut suara mayoritas sebanyak 396 dari 476 kursi yang diperebutkan.
Namun, militer memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang pada 2008. Melalui NLD, Suu Kyi meminta agar masyarakat tidak menerima kudeta oleh militer dan mendesak mereka melakukan protes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
