Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen mengatakan kudeta tersebut adalah urusan dalam negeri Myanmar. Ia menolak berkomentar lebih lanjut.
"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN atau negara lain," katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan. "Ini urusan internal mereka."
Senin pagi dilaporkan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah sipil lainnya ditahan militer. Penangkapan dilakukan jelang sesi pertama parlemen di Naypyidaw.
Suu Kyi, 75 tahun, merupakan politisi paling dominan di negara itu. Pada November lalu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dinaungi Suu Kyi, berhasil merebut suara mayoritas sebanyak 396 dari 476 kursi yang diperebutkan.
Namun, militer memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang pada 2008. Melalui NLD, Suu Kyi meminta agar masyarakat tidak menerima kudeta oleh militer dan mendesak mereka melakukan protes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
