Lokakarya daring ini bertujuan untuk memberikan konteks strategis secara keseluruhan dan panduan tentang keamanan siber dan data pribadi serta bagaimana membangun kapasitas jangka pendek dan panjang di telemedicine.
Pemerintah Inggris dan Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang kesehatan dengan rencana kerja sama selama lima tahun pada Juni 2020. Salah satu bidang kerja sama utama yang menjadi fokus saat ini adalah mendukung Kemenkes RI dengan membuat desain kerangka kerja dan implementasi regulasi Telemedicine. Inggris melalui Digital Access Programme memiliki proyek yang berfokus pada peningkatan perlindungan data dan standar keamanan siber di sektor telemedicine di Indonesia, yang disampaikan oleh konsultan dari Cyber Capacity Unit (CCU) Inggris.
Baca: Indonesia-Inggris Gelar Lokakarya Penggunaan Telemedicine Berbasis Komunitas
Lokakarya pertama dihadiri Head of Economics and Digital Team British Embassy Jakarta Ginny Ferson, perwakilan dari Kemenkes yaitu dari Pusat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Biro Kerjasama Internasional, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lokakarya tersebut membahas topik-topik berikut:
Sesi pertama membahas Kebijakan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Kesehatan terhadap pelaksanaan Program Telemedicine Indonesia dengan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara / BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Data dan Informasi, Kemenkes Republic Indonesia dan difasilitasi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya, SKM, MARS.
Sesi kedua fokus pada panduan Keamanan pada perlindungan data dalam lingkup CNI / sektor kesehatan di Inggris Raya dengan Robert Pritchard dari CCU Inggris.
Proyek Digital Access Programme (DAP) dengan CCU Inggris berjalan hingga 31 Mei 2021, dan akan memberikan serangkaian rekomendasi untuk bidang-bidang yang perlu diprioritaskan dalam aspek desain peraturan dan pengembangan standar teknis. Kemenkes adalah penerima manfaat utama dari proyek ini, begitu juga dengan BSSN dan KOMINFO yang juga menjadi pemangku kepentingan utama. Lokakarya ini juga akan diselenggarakan dengan seluruh pemangku kepentingan utama, BSSN, KOMINFO, dan BPJS dengan fokus yang berbeda-beda.
"Telemedicine adalah peluang besar untuk meningkatkan akses dan mengurangi biaya layanan kesehatan di semua kalangan. Secara global, penggunaan Telemedicine telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di Inggris dan Indonesia," kata Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn, dalam keterangan tertulis Kedubes Inggris di Jakarta yang diterima Medcom.id.
"Kami sangat senang telah memiliki beberapa bentuk perjanjian dan proyek kerja sama yang sedang berjalan dengan Kementerian Kesehatan. Proyek yang didanai oleh Pemerintah Inggris melalui Digital Access Programme ini, bermitra dengan Cyber Capacity Unit Inggris. Proyek ini adalah salah satu contoh dari pekerjaan penting yang kami lakukan bersama dengan pemerintah Indonesia, dibawah MOU bidang Kesehatan," lanjutnya.
Fenn mengatakan bahwa Inggris maupun Indonesia, serta banyak negara lain, telah melihat peningkatan aktivitas di dunia maya selama pandemi covid-19, terutama terkait dengan medis dan kemampuan perawatan kesehatan. Menurutnya, lokakarya ini merupakan bagian pertama dari sebuah rangkaian di mana Cyber Capacity Unit akan membahas berbagai masalah tematik utama yang terkait dengan perlindungan data dan standar keamanan siber di telemedicine. "Lokakarya ini juga memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar lebih banyak dari Kementerian Kesehatan tentang pendekatan di sektor yang sangat penting ini," tutur Fenn.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Andreano Erwin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan terdiri dari ribuan pulau. Oleh karenanya, Indonesia perlu mengembangkan pelayanan kesehatan digital atau digital health technology. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan digital diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
"Saya yakin ini akan membawa manfaat bagi lebih dari 269 juta orang yang tinggal di 17.504 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia," sebut Andreano.
"Dengan memperkuat keamanan siber dan perlindungan data kesehatan pribadi terhadap penyelenggaraan telemedicine di Indonesia, maka akan membuka akses yang lebih luas terhadap keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.
Cyber Capacity Unit (CCU) Inggris, Oliver Hoare, mengatakan bahwa pihaknya sangat senang bekerja sama dengan Kemenkes RI dalam menyelenggarakan rangkaian lokakarya yang pertama melalui Digital Access Programme Pemerintah Inggris di Indonesia.
"Selama program ini, kami akan membahas berbagai macam topik mengenai data dan keamanan siber, dari berbagi informasi ancaman intelijen, hingga privasi warga dan pengujian serta latihan siber," ucap Hoare.
Situasi Covid-19 saat ini mendorong banyak pemerintah memprioritaskan sektor perawatan kesehatan global, dan yang kami sampaikan melalui lokakarya di Indonesia kali ini memastikan bahwa telemedicine akan menjadi layanan yang aman dan tepercaya, memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan di masa depan dan membantu mengurangi ancaman pandemi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
