Beberapa protes damai yang tersebar terjadi di kota-kota besar Myanmar pada Minggu, sehari setelah pertemuan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta. ASEAN dan junta mencapai konsensus untuk mengakhiri gejolak di negara tersebut, tetapi tidak memberikan garis waktu untuk menerapkan konsensus.
“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan jangan melawan tetapi negosiasikan dan selesaikan masalah. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," kata Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Komite Kolaborasi Pemogokan Umum, seperti dikutip dari CNBC.com, Senin 26 April 2021.
“Kami akan melanjutkan protes. Kami memiliki rencana untuk melakukannya,” imbhnya.
Menurut pernyataan ketua ASEAN Brunei, sebuah konsensus dicapai di Jakarta pada lima poin - mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, pengiriman utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Konsensus lima poin tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka.
Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), tindakan keras militer telah menewaskan 748 orang sejak gerakan protes massal meletus untuk menantang kudeta 1 Februari itu.
AAPP menambahkan bahwa lebih dari 3.300 ditahan. Para aktivis menolak keras kudeta dan menuntut agar kekuasaan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi segera dikembalikan.
“Kami menyadari bahwa apapun hasil dari pertemuan ASEAN, itu tidak akan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat,” kata Wai Aung, seorang penyelenggara protes di Yangon.
"Kami akan terus melakukan protes dan pemogokan sampai rezim militer benar-benar gagal,” ucapnya.
Tamparan di wajah
Banyak dari warga Myanmar memenuhi media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.“Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang telah dianiaya, dibunuh, dan diteror oleh militer,” kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.
"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu,” imbuhnya.
Aaron Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: "Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa yang tidak bersalah."
Baca: Jokowi Minta Kepentingan Rakyat Myanmar Diprioritaskan.
Phil Robertson, Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan sangat disayangkan hanya ketua junta yang mewakili Myanmar pada pertemuan itu.
“Tidak hanya perwakilan rakyat Myanmar yang tidak diundang ke pertemuan di Jakarta, tetapi mereka juga dikesampingkan dari konsensus bahwa ASEAN kini menepuk punggung untuk mencapai,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
“Kurangnya garis waktu yang jelas untuk bertindak, dan kelemahan ASEAN yang terkenal dalam mengimplementasikan keputusan dan rencana yang dikeluarkannya, adalah kekhawatiran nyata yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun,” tutur Robertson.
Pertemuan ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, yang mengalami kekacauan sejak kudeta. Selain protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan ekonomi.
Selain pimpinan Junta, pertemuan ini diikuti oleh pimpunan dari tujuh negara anggota ASEAN. Sementara tiga pemimpin lainnya seperti Presiden Filipina, Perdana Menteri Thailand dan Perdana Menteri Laos tidak dapat hadir karena mengurus lonjakan kasus covid-19.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan dan perwakilan kelompok etnis bersenjata tidak diundang. Tetapi NUG berbicara secara pribadi dengan beberapa negara peserta sebelum pertemuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
