Yangon: Aktivis pro-demokrasi Myanmar dengan tajam mengkritik konsensus yang dicapai antara panglima militer junta dengan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri kekerasan pascakudeta. Mereka berjanji untuk melanjutkan protes.
Beberapa protes damai yang tersebar terjadi di kota-kota besar Myanmar pada Minggu, sehari setelah pertemuan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta. ASEAN dan junta mencapai konsensus untuk mengakhiri gejolak di negara tersebut, tetapi tidak memberikan garis waktu untuk menerapkan konsensus.
“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan jangan melawan tetapi negosiasikan dan selesaikan masalah. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," kata Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Komite Kolaborasi Pemogokan Umum, seperti dikutip dari CNBC.com, Senin 26 April 2021.
“Kami akan melanjutkan protes. Kami memiliki rencana untuk melakukannya,” imbhnya.
Menurut pernyataan ketua ASEAN Brunei, sebuah konsensus dicapai di Jakarta pada lima poin - mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, pengiriman utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Konsensus lima poin tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka.
Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), tindakan keras militer telah menewaskan 748 orang sejak gerakan protes massal meletus untuk menantang kudeta 1 Februari itu.
AAPP menambahkan bahwa lebih dari 3.300 ditahan. Para aktivis menolak keras kudeta dan menuntut agar kekuasaan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi segera dikembalikan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
