Kalah Pemilu, Alasan Militer Myanmar Kudeta Aung San Suu Kyi?

Yangon: Aung San Suu Kyi ditahan oleh pihak militer Myanmar dalam sebuah dugaan kudeta. Apa yang menyebabkan Myanmar mengambil langkah nekat itu?
 
Pelaksanaan pemilu diduga menjadi alasan kuat dari pihak militer melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi. Pada pemilu 8 November 2020 lalu, kubu Suu Kyi melakukan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memimpin dengan angka mendominasi.
 
Baca: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditahan.

NLD memenangkan 83 persen kursi yang tersedia dalam pemilihan. Namun banyak pihak mengganggap ini sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi. Pemilu November hanyalah pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.
 
Namun militer membantah hasil tersebut, mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.
 
Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan. Komisi pemilihan pun telah menolak tuduhan tersebut.
 
Selama berminggu-minggu, militer yang masih kuat menuduh ketidakberesan pemilih yang meluas dalam pemilihan November, NLD. Partai itu merebut 396 dari 476 kursi parlemen dan memungkinkannya untuk membentuk pemerintahan selama lima tahun lagi. Sementara Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi.
 
Militer telah meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk meninjau hasil tersebut. Mereka mengatakan telah menemukan 8,6 juta penyimpangan dalam daftar pemilih di 314 kota kecil yang bisa membuat pemilih memberikan banyak suara atau melakukan "malapraktek pemungutan suara" lainnya.
 
Tetapi komisi pemilu pada 28 Januari 2020 mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut. Pihak komisi menegaskan bahwa pemilihan itu bebas, adil dan kredibel, dan memiliki cerminan keinginan rakyat".
 
Sementara komisi juga membantah tuduhan penipuan pemilih. Mereka mengakui ‘kekurangan’ dalam daftar pemilih pada pemilihan sebelumnya, dan mengatakan saat ini sedang menyelidiki total 287 pengaduan.