KTT ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya korban tewas dan kekerasan di perbatasan barat Thailand itu.
Menurut kelompok The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), pasukan keamanan di Myanmar telah menewaskan sedikitnya 739 orang sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Sementara utusan khusus PBB mengenai Myanmar, Tom Andrews menyebutkan bahwa militer Myanmar telah meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan karena berusaha untuk memadamkan protes massa terhadap junta. Bahkan saat ini sekitar 250.000 warga telah mengungsi.
Para pemimpin dan menteri luar negeri dari 10 negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) akan mengadakan pembicaraan tentang meningkatnya krisis Myanmar di Jakarta pada Sabtu.
Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri KTT tersebut. Ini merupakan dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta tersebut.
Keterlibatannya telah membuat marah para aktivis, kelompok hak asasi manusia, dan pemerintahan bayangan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan.
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha membahas KTT tersebut dalam panggilan telepon pada Kamis pagi.
Dalam percakapan tersebut, Prayut mengakui bahwa situasi di Myanmar merupakan masalah yang menantang bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, menurut pernyataan pers.
Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat membenarkan Prayut akan mengirim Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai menggantikannya karena ia harus tinggal di rumah untuk menghadapi situasi virus korona yang melanda Thailand.
“Negara-negara ASEAN menyadari harapan internasional untuk memberikan hasil konkret dari pembicaraan tersebut,” kata Tanee, dalam konferensi pers online, Kamis, yang dikutip Channel News Asia, Jumat 23 April 2021.
"Sekarang tergantung pada anggota keluarga ASEAN termasuk Myanmar untuk menjaga persatuan dan kredibilitas ASEAN," ujar Tanee.
Ada beberapa seruan agar Myanmar dikeluarkan dari blok tersebut, yang umumnya memiliki pendekatan lepas tangan ketika menyangkut urusan internal anggotanya.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, sudah meninggalkan Bangkok menuju Jakarta untuk pertemuan di sela-sela KTT.
Kecaman internasional atas kudeta dan kekerasan terus berkembang, tetapi junta sejauh ini telah berhasil mengatasi reaksi keras tersebut.
Program Pangan Dunia (WFP) PBB memperingatkan Kamis bahwa "kelaparan dan keputusasaan" meningkat tajam di seluruh Myanmar, karena kemiskinan yang sudah ada sebelumnya, covid-19 dan krisis politik.
"Semakin banyak orang miskin kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan," kata direktur WFP Myanmar, Stephen Anderson.
"Respons bersama diperlukan sekarang untuk meringankan penderitaan segera, dan untuk mencegah kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam keamanan pangan,” imbuhnya.
WFP mengatakan operasi bantuan makanan baru akan menargetkan hingga dua juta orang yang rentan, tetapi diperkirakan hingga 3,4 juta lainnya akan kelaparan dalam enam bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
