Militer dan polisi menggunakan taktik kekerasan yang semakin meningkat untuk menekan demonstrasi harian oleh para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan, Aung San Suu Kyi.
“Jumlah total yang tewas dalam kerusuhan berminggu-minggu telah meningkat menjadi setidaknya 224,” kata kelompok aktivis Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), seperti dikutip AFP, Jumat 19 Maret 2021.
AAPP mencatat kematian lain di pusat komersial Yangon dan dua di kota Monywa dan Bago pada Kamis 18 Maret.
Utusan Myanmar untuk PBB yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta mengatakan, komite anggota parlemen yang digulingkan sedang mencari cara agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan setelah kudeta.
"ICC adalah salah satunya," kata Kyaw Moe Tun dalam sebuah acara di New York.
"Kami bukan negara pihak di ICC, tetapi kami perlu mengeksplorasi cara dan sarana untuk membawa kasus ini ke ICC,” jelasnya.
Di Jenewa, pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi. Mereka mengatakan, pemerintah asing harus mempertimbangkan untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ratusan orang telah meninggalkan kota-kota Myanmar sejak kudeta dan berlindung di daerah yang dikuasai oleh milisi etnis di perbatasan Thailand. Banyak dari mereka juga yang melarikan diri ke sisi perbatasan India.
Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan minggu ini bahwa kenaikan harga makanan dan bahan bakar berarti banyak keluarga miskin menghadapi kekurangan dan kelaparan.
Seorang juru bicara junta mengatakan, pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.
Jokowi minta pemimpin ASEAN bertemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak ASEAN menggelar rekonsiliasi untuk mengatasi kekerasan di Myanmar. Jokowi ingin situasi tersebut cepat berakhir."Indonesia mendesak dialog agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian," tegas Jokowi dalam konferensi pers yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021.
Presiden ke-7 Indonesia itu yakin rekonsiliasi dapat memulihkan stabilitas di Myanmar. Kepala Negara segera berbicara dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah sebagai Ketua ASEAN.
"Saya akan bicara agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," ujar dia.
Baca: Jokowi Desak Kekerasan di Myanmar Dihentikan
Myanmar memberlakukan darurat militer di dua kota padat penduduk di Yangon pada Minggu, 14 Maret 2021. Darurat militer diterapkan setelah 18 pengunjuk rasa tewas sejak kudeta pada 1 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
