Yangon: Anggota parlemen Myanmar yang digulingkan sedang menjajaki apakah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak kudeta 1 Februari. Rencana itu dilontarkan ketika sebuah kelompok aktivis mengatakan tiga orang lagi telah tewas dalam protes disertai bentrokan dengan pasukan keamanan.
Militer dan polisi menggunakan taktik kekerasan yang semakin meningkat untuk menekan demonstrasi harian oleh para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan, Aung San Suu Kyi.
“Jumlah total yang tewas dalam kerusuhan berminggu-minggu telah meningkat menjadi setidaknya 224,” kata kelompok aktivis Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), seperti dikutip AFP, Jumat 19 Maret 2021.
AAPP mencatat kematian lain di pusat komersial Yangon dan dua di kota Monywa dan Bago pada Kamis 18 Maret.
Utusan Myanmar untuk PBB yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta mengatakan, komite anggota parlemen yang digulingkan sedang mencari cara agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan setelah kudeta.
"ICC adalah salah satunya," kata Kyaw Moe Tun dalam sebuah acara di New York.
"Kami bukan negara pihak di ICC, tetapi kami perlu mengeksplorasi cara dan sarana untuk membawa kasus ini ke ICC,” jelasnya.
Di Jenewa, pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi. Mereka mengatakan, pemerintah asing harus mempertimbangkan untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ratusan orang telah meninggalkan kota-kota Myanmar sejak kudeta dan berlindung di daerah yang dikuasai oleh milisi etnis di perbatasan Thailand. Banyak dari mereka juga yang melarikan diri ke sisi perbatasan India.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
