Ipoh: Masa depan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin makin tidak menentu ketika Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menarik dukungannya. Kini koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin tidak memiliki suara mayoritas di Parlemen.
Agar pemerintahan bisa berjalan Wakil presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Ahmad Faizal Azumu menyarankan agar Raja Malaysia, Sultan Abdullah Shah untuk segera mencari jalan keluar.
“Yang di-Pertuan Agong (Sultan Abdullah Shah) dapat mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan minoritas jika tidak ada anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia),” kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, seperti dikutip Malay Mail, Rabu 4 Agustus 2021.
Ahmad Faizal menjelaskan bahwa pernyataan undang-undang (SD) yang ditandatangani oleh 11 anggota parlemen UMNO yang menarik dukungan untuk Pemerintah Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara teoritis telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan PN.
“Pemerintahan minoritas bukanlah sesuatu yang aneh bagi seorang anggota parlemen yang mendapat dukungan terbesar dari anggota parlemen meskipun tidak memiliki dukungan mayoritas,” ungkapnya.
“Dengan demikian, pemerintahan minoritas bisa menjadi pertimbangan Raja dalam memilih perdana menteri baru,” ujarnya kepada Sinar Harian.
Penarikan dukungan secara efektif berarti Muhyiddin tidak lagi memimpin mayoritas di Majelis Rendah.
Koalisi PN sekarang hanya memiliki 104 anggota parlemen yang mereka, kurang delapan dari 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana. Sementara ada 107 anggota parlemen di bangku oposisi.
Agar pemerintahan bisa berjalan Wakil presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Ahmad Faizal Azumu menyarankan agar Raja Malaysia, Sultan Abdullah Shah untuk segera mencari jalan keluar.
“Yang di-Pertuan Agong (Sultan Abdullah Shah) dapat mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan minoritas jika tidak ada anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia),” kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, seperti dikutip Malay Mail, Rabu 4 Agustus 2021.
Ahmad Faizal menjelaskan bahwa pernyataan undang-undang (SD) yang ditandatangani oleh 11 anggota parlemen UMNO yang menarik dukungan untuk Pemerintah Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara teoritis telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan PN.
“Pemerintahan minoritas bukanlah sesuatu yang aneh bagi seorang anggota parlemen yang mendapat dukungan terbesar dari anggota parlemen meskipun tidak memiliki dukungan mayoritas,” ungkapnya.
“Dengan demikian, pemerintahan minoritas bisa menjadi pertimbangan Raja dalam memilih perdana menteri baru,” ujarnya kepada Sinar Harian.
Penarikan dukungan secara efektif berarti Muhyiddin tidak lagi memimpin mayoritas di Majelis Rendah.
Koalisi PN sekarang hanya memiliki 104 anggota parlemen yang mereka, kurang delapan dari 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana. Sementara ada 107 anggota parlemen di bangku oposisi.
Mosi tidak percaya
Sementara Anwar Ibrahim sebelumnya telah mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri.
Perkembangan terakhir ini terjadi ketika raja menegur pemerintah karena mencabut peraturan darurat tanpa persetujuannya pada Kamis 29 Juli.
Baca: Anwar Ibrahim Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PM Malaysia.
Mosi Anwar berbunyi: "Bahwa dewan membuat resolusi tentang hilangnya kepercayaan pada Mahiaddin Md Yasin, MP (Perdana Menteri Malaysia dan anggota parlemen) untuk Pagoh, dan diberhentikan dari posisinya sebagai perdana menteri sesegera mungkin menurut Konstitusi Federal."
Anwar yang merupakan anggota parlemen dari Port Dickson mengatakan, dalam konferensi pers di parlemen bahwa perdana menteri, menteri hukum de facto Takiyuddin Hassan dan Ketua Majelis Rendah Azhar Azizan Harun harus mengundurkan diri dari posisi mereka.
"Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan raja untuk memutuskan apa yang terbaik untuk menyelamatkan negara ini dari krisis saat ini," tambahnya, seperti dikutip The Straits Times, Jumat 30 Juli 2021.
Anwar menyesalkan bahwa segera setelah mosinya diterima oleh pembicara di parlemen pada Kamis, reses diumumkan. "Bagaimana kita bisa menjalankan parlemen dengan semua trik dan skema ini?" dia bertanya.
Istana Negara mengatakan pada Kamis bahwa Sultan tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
Perkembangan terakhir ini terjadi ketika raja menegur pemerintah karena mencabut peraturan darurat tanpa persetujuannya pada Kamis 29 Juli.
Baca: Anwar Ibrahim Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PM Malaysia.
Mosi Anwar berbunyi: "Bahwa dewan membuat resolusi tentang hilangnya kepercayaan pada Mahiaddin Md Yasin, MP (Perdana Menteri Malaysia dan anggota parlemen) untuk Pagoh, dan diberhentikan dari posisinya sebagai perdana menteri sesegera mungkin menurut Konstitusi Federal."
Anwar yang merupakan anggota parlemen dari Port Dickson mengatakan, dalam konferensi pers di parlemen bahwa perdana menteri, menteri hukum de facto Takiyuddin Hassan dan Ketua Majelis Rendah Azhar Azizan Harun harus mengundurkan diri dari posisi mereka.
"Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan raja untuk memutuskan apa yang terbaik untuk menyelamatkan negara ini dari krisis saat ini," tambahnya, seperti dikutip The Straits Times, Jumat 30 Juli 2021.
Anwar menyesalkan bahwa segera setelah mosinya diterima oleh pembicara di parlemen pada Kamis, reses diumumkan. "Bagaimana kita bisa menjalankan parlemen dengan semua trik dan skema ini?" dia bertanya.
Istana Negara mengatakan pada Kamis bahwa Sultan tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
