Ipoh: Masa depan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin makin tidak menentu ketika Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menarik dukungannya. Kini koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin tidak memiliki suara mayoritas di Parlemen.
Agar pemerintahan bisa berjalan Wakil presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Ahmad Faizal Azumu menyarankan agar Raja Malaysia, Sultan Abdullah Shah untuk segera mencari jalan keluar.
“Yang di-Pertuan Agong (Sultan Abdullah Shah) dapat mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan minoritas jika tidak ada anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia),” kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, seperti dikutip Malay Mail, Rabu 4 Agustus 2021.
Ahmad Faizal menjelaskan bahwa pernyataan undang-undang (SD) yang ditandatangani oleh 11 anggota parlemen UMNO yang menarik dukungan untuk Pemerintah Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara teoritis telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan PN.
“Pemerintahan minoritas bukanlah sesuatu yang aneh bagi seorang anggota parlemen yang mendapat dukungan terbesar dari anggota parlemen meskipun tidak memiliki dukungan mayoritas,” ungkapnya.
“Dengan demikian, pemerintahan minoritas bisa menjadi pertimbangan Raja dalam memilih perdana menteri baru,” ujarnya kepada Sinar Harian.
Penarikan dukungan secara efektif berarti Muhyiddin tidak lagi memimpin mayoritas di Majelis Rendah.
Koalisi PN sekarang hanya memiliki 104 anggota parlemen yang mereka, kurang delapan dari 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana. Sementara ada 107 anggota parlemen di bangku oposisi.
Agar pemerintahan bisa berjalan Wakil presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Ahmad Faizal Azumu menyarankan agar Raja Malaysia, Sultan Abdullah Shah untuk segera mencari jalan keluar.
“Yang di-Pertuan Agong (Sultan Abdullah Shah) dapat mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan minoritas jika tidak ada anggota parlemen yang mendapat dukungan mayoritas Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia),” kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, seperti dikutip Malay Mail, Rabu 4 Agustus 2021.
Ahmad Faizal menjelaskan bahwa pernyataan undang-undang (SD) yang ditandatangani oleh 11 anggota parlemen UMNO yang menarik dukungan untuk Pemerintah Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara teoritis telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan PN.
“Pemerintahan minoritas bukanlah sesuatu yang aneh bagi seorang anggota parlemen yang mendapat dukungan terbesar dari anggota parlemen meskipun tidak memiliki dukungan mayoritas,” ungkapnya.
“Dengan demikian, pemerintahan minoritas bisa menjadi pertimbangan Raja dalam memilih perdana menteri baru,” ujarnya kepada Sinar Harian.
Penarikan dukungan secara efektif berarti Muhyiddin tidak lagi memimpin mayoritas di Majelis Rendah.
Koalisi PN sekarang hanya memiliki 104 anggota parlemen yang mereka, kurang delapan dari 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana. Sementara ada 107 anggota parlemen di bangku oposisi.
Mosi tidak percaya
Sementara Anwar Ibrahim sebelumnya telah mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri.
