FITNESS & HEALTH
Luncurkan Vaksin mRNA Dengue, Kemenkes Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Sebelum 2030!
A. Firdaus
Kamis 09 Juli 2026 / 10:11
- Pemerintah telah meningkatkan jumlah perusahaan manufaktur vaksin, dari satu menjadi empat sejak 2022.
- Saat ini Indonesia telah menguasai teknologi vaksin berbasis virus, yang diinaktivasi dan teknologi rekombinan.
- Indonesia baru mampu menjalankan tahap pertama untuk empat jenis vaksin.
Jakarta: Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian di sektor kesehatan. Pelajaran ini seperti pengalaman sulit mendapatkan akses vaksin, terapi, hingga alat diagnostik
Pengalaman tersebut mendorong pemerintah, mempercepat pengembangan riset dan industri vaksin dalam negeri, agar tidak lagi bergantung pada negara lain saat menghadapi keadaan darurat kesehatan.
"Selama COVID, Kementerian Kesehatan mengalami momen yang sangat buruk karena kita tidak memiliki akses terhadap penanggulangan medis darurat, termasuk vaksin, terapi, dan alat diagnostik. Karena itu kami ingin membangun fasilitas riset dan manufaktur lokal untuk produk kita sendiri," ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara Launch Ceremony of the mRNA Dengue Vaccine Prototype di Kementerian Kesehatan Kuningan Jakarta, Rabu (08/07/26).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah meningkatkan jumlah perusahaan manufaktur vaksin, dari satu menjadi empat sejak 2022.
Saat ini Indonesia juga memiliki 15 antigen dan 13 jenis vaksin, yang diproduksi di dalam negeri. Namun, Menkes Budi menegaskan sebagian besar produksi tersebut masih berupa proses perakitan atau assembly.
"Dari 11 antigen yang sudah diproduksi di Indonesia, hanya empat yang diproduksi secara penuh. Sisanya hanya perakitan. Alasannya karena kita masih kurang dalam kemampuan riset dan pengembangan," kata Menkes Budi.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi proses formulasi vaksin, melainkan kemampuan menghasilkan seed vaccine atau bibit vaksin melalui riset.
Tahap inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia mampu memproduksi vaksin secara utuh, tanpa bergantung pada bahan baku impor. Selain meningkatkan jumlah antigen yang diproduksi penuh, pemerintah juga menargetkan penguasaan teknologi vaksin modern.
Saat ini Indonesia telah menguasai teknologi vaksin berbasis virus, yang diinaktivasi dan teknologi rekombinan. Namun, dua teknologi penting lainnya, yakni viral vector dan mRNA, masih belum dapat dikembangkan di dalam negeri.
"Saya punya dua objektif. Pertama, menghasilkan manufaktur penuh untuk 11 antigen tambahan. Kedua, mengembangkan kemampuan teknologi vaksin mRNA dan viral vector," jelas Menkes Budi.
Peluncuran Vaksin mRNA Dengue. Dok. Secillia/Medcom
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Kesehatan menggandeng berbagai pihak, mulai dari BRIN, perguruan tinggi, BPOM, hingga LPDP, agar hasil penelitian dapat dipercepat menjadi produk, yang siap diproduksi dan digunakan masyarakat.
Menkes Budi menjelaskan, pengembangan vaksin terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu menghasilkan seed vaccine melalui riset, mengembangkan drug substance atau bahan baku vaksin, serta melakukan formulasi menjadi produk akhir.
Menurutnya, Indonesia baru mampu menjalankan tahap pertama untuk empat jenis vaksin, sementara sebagian besar drug substance masih diimpor dari Tiongkok dan India.
"Kita sangat bangga bisa melakukan formulasi, padahal sebenarnya hanya merakit. Drug substance-nya kita impor dari Tiongkok dan India. Bahkan dulu kita bilang bisa memproduksi vaksin secara lokal, padahal yang dilakukan hanya mengisi botol," ungkap Budi.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan seluruh proses pengembangan vaksin, mulai dari riset hingga produksi penuh, dapat dilakukan di dalam negeri. Menurut Budi, target tersebut bukan hal yang mustahil mengingat vaksin COVID-19, dapat dikembangkan dalam waktu kurang dari dua tahun.
"COVID-19 bisa dilakukan dalam 18 sampai 20 bulan. Mengapa kita selalu menerima jawaban bahwa pengembangan vaksin butuh lima atau sepuluh tahun? Bisakah dipercepat sebelum masa jabatan Presiden Prabowo berakhir?" harap Menkes Budi.
Selain memperkuat ketahanan kesehatan nasional, penguasaan teknologi vaksin juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Menkes Budi mengungkapkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp6-7 triliun, atau setara 400-500 juta dolar AS setiap tahun untuk membeli vaksin.
"Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri vaksin nasional, apabila kemampuan riset dan manufaktur terus berkembang," pungkas Menkes Budi.
Secillia Nur Hafifah
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(FIR)
Pengalaman tersebut mendorong pemerintah, mempercepat pengembangan riset dan industri vaksin dalam negeri, agar tidak lagi bergantung pada negara lain saat menghadapi keadaan darurat kesehatan.
"Selama COVID, Kementerian Kesehatan mengalami momen yang sangat buruk karena kita tidak memiliki akses terhadap penanggulangan medis darurat, termasuk vaksin, terapi, dan alat diagnostik. Karena itu kami ingin membangun fasilitas riset dan manufaktur lokal untuk produk kita sendiri," ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara Launch Ceremony of the mRNA Dengue Vaccine Prototype di Kementerian Kesehatan Kuningan Jakarta, Rabu (08/07/26).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah meningkatkan jumlah perusahaan manufaktur vaksin, dari satu menjadi empat sejak 2022.
Saat ini Indonesia juga memiliki 15 antigen dan 13 jenis vaksin, yang diproduksi di dalam negeri. Namun, Menkes Budi menegaskan sebagian besar produksi tersebut masih berupa proses perakitan atau assembly.
"Dari 11 antigen yang sudah diproduksi di Indonesia, hanya empat yang diproduksi secara penuh. Sisanya hanya perakitan. Alasannya karena kita masih kurang dalam kemampuan riset dan pengembangan," kata Menkes Budi.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi proses formulasi vaksin, melainkan kemampuan menghasilkan seed vaccine atau bibit vaksin melalui riset.
Tahap inilah yang menjadi fondasi agar Indonesia mampu memproduksi vaksin secara utuh, tanpa bergantung pada bahan baku impor. Selain meningkatkan jumlah antigen yang diproduksi penuh, pemerintah juga menargetkan penguasaan teknologi vaksin modern.
Saat ini Indonesia telah menguasai teknologi vaksin berbasis virus, yang diinaktivasi dan teknologi rekombinan. Namun, dua teknologi penting lainnya, yakni viral vector dan mRNA, masih belum dapat dikembangkan di dalam negeri.
"Saya punya dua objektif. Pertama, menghasilkan manufaktur penuh untuk 11 antigen tambahan. Kedua, mengembangkan kemampuan teknologi vaksin mRNA dan viral vector," jelas Menkes Budi.
Peluncuran Vaksin mRNA Dengue. Dok. Secillia/Medcom
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Kesehatan menggandeng berbagai pihak, mulai dari BRIN, perguruan tinggi, BPOM, hingga LPDP, agar hasil penelitian dapat dipercepat menjadi produk, yang siap diproduksi dan digunakan masyarakat.
Menkes Budi menjelaskan, pengembangan vaksin terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu menghasilkan seed vaccine melalui riset, mengembangkan drug substance atau bahan baku vaksin, serta melakukan formulasi menjadi produk akhir.
Menurutnya, Indonesia baru mampu menjalankan tahap pertama untuk empat jenis vaksin, sementara sebagian besar drug substance masih diimpor dari Tiongkok dan India.
"Kita sangat bangga bisa melakukan formulasi, padahal sebenarnya hanya merakit. Drug substance-nya kita impor dari Tiongkok dan India. Bahkan dulu kita bilang bisa memproduksi vaksin secara lokal, padahal yang dilakukan hanya mengisi botol," ungkap Budi.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan seluruh proses pengembangan vaksin, mulai dari riset hingga produksi penuh, dapat dilakukan di dalam negeri. Menurut Budi, target tersebut bukan hal yang mustahil mengingat vaksin COVID-19, dapat dikembangkan dalam waktu kurang dari dua tahun.
"COVID-19 bisa dilakukan dalam 18 sampai 20 bulan. Mengapa kita selalu menerima jawaban bahwa pengembangan vaksin butuh lima atau sepuluh tahun? Bisakah dipercepat sebelum masa jabatan Presiden Prabowo berakhir?" harap Menkes Budi.
Selain memperkuat ketahanan kesehatan nasional, penguasaan teknologi vaksin juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Menkes Budi mengungkapkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp6-7 triliun, atau setara 400-500 juta dolar AS setiap tahun untuk membeli vaksin.
"Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri vaksin nasional, apabila kemampuan riset dan manufaktur terus berkembang," pungkas Menkes Budi.
Secillia Nur Hafifah
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0423 [53]
