FITNESS & HEALTH

Kemenkes: Pemalsuan Sertifikat Vaksin Bisa Membahayakan Diri Sendiri dan Masyarakat

A. Firdaus
Rabu 15 September 2021 / 08:57
Jakarta: Sertifikat vaksin menjadi kunci untuk masyarakat melakukan aktivitas saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sayangnya, ada beberapa pihak yang melakukan pemalsuan sertifikat vaksin.

Menurut dr. Anas Maruf, penyalahgunaan wewenang ini bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi. Sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan masyarakat.

"Kita ketahui bahwa jika tidak divaksinasi akan memiliki risiko yang besar terpapar COVID-19 dan jika terpapar akan memiliki risiko dengan gejala berat," tegas dr. Anas saat konferensi pers di Aula Gedung Satlantas Jawa Barat, Bandung (14/9/2021).

Sebelumnya Polda Jawa Barat berhasil mengungkap dan menangkap dua kasus penyalahgunaan sertifikat vaksinasi. Yaitu adanya pemalsuan sertifikat dan juga penyalahgunaan wewenang dalam akun yang sudah pernah digunakan dan dijual dengan tidak semestinya.

Kasus pertama pada 27 Agustus 2021, pelaku dengan inisial JR. Penyidik dari Rqeskrimsus menemukan akun Facebook bernama “Jojo” untuk menawarkan jasa sertifikat vaksin dan memperdagangkan vaksin tanpa melakukan penyuntikan vaksin, dengan cara mengirimkan Identitas KTP (NIK), dan mengakses dari website P-care. Kemudian pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 dan sudah menerbitkan 9 sertifikat dengan biaya sekitar Rp100.000-200.000.

Kasus kedua terjadi pada 6 September 2021 dengan pelaku berinisial MY dan HH. Mereka berperan selaku agen pemasaran yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin melalui sosial media, dibuatkan, dan diterbitkan sertifikat vaksin oleh seorang mantan relawan vaksinasi yakni tersangka berinisial IF yang masih bisa mengakses url website https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/login.

Sampai saat ini para pelaku telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin.

"Pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan cara apa pun, hal ini merupakan hal yang melawan hukum dan akan diberikan sanksi pasal berlapis minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara,” Jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahman.
(FIR)

MOST SEARCH