FITNESS & HEALTH
BGN Luncurkan Radar MBG, Menu Makan Gratis Bisa Kamu Pantau
A. Firdaus
Kamis 29 Oktober 2026 / 18:04
- Radar MBG menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses informasi mengenai pelaksanaan program MBG.
- Peluncuran Radar MBG merupakan bagian dari upaya BGN memperkuat transparansi.
- Selain transparansi menu, Sudaryono menyoroti persoalan pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG.
Jakarta: Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan di sekolah kini bisa dipantau masyarakat melalui Radar MBG. Platform digital yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) ini memungkinkan orang tua dan publik mengetahui menu makanan, kandungan gizi, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan.
Kepala BGN, Dr. Sudaryono, mengatakan Radar MBG menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses informasi mengenai pelaksanaan program MBG. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara untuk penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah.
“Uang rakyat yang diberi makan kepada anak-anak kita di sekolah ini, menunya apa, sekolahnya di mana, kandungan gizinya apa, termasuk dia dimasak di alamat mana,” ujar Sudaryono dalam Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional, Kamis (29/10/2026).
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mencari sekolah penerima MBG berdasarkan wilayah untuk mengetahui menu yang disajikan pada hari itu. Informasi yang tersedia juga mencakup foto makanan dan SPPG penyedia, sehingga masyarakat bisa memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Radar MBG dapat diakses melalui laman resmi bgn.go.id/radar-mbg. Kamu perlu memilih wilayah secara bertahap, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, sebelum menentukan sekolah yang ingin diperiksa.
Peluncuran Radar MBG merupakan bagian dari upaya BGN memperkuat transparansi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program. Dalam keterangan resminya pada 13 Agustus 2026, BGN menyebut platform ini ditujukan untuk membantu orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait memantau pelaksanaan MBG.
Keterbukaan informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat menilai kesesuaian menu yang disajikan dengan tujuan pemenuhan gizi penerima manfaat. Namun, kelengkapan informasi yang tampil tetap bergantung pada pelaporan dari masing-masing SPPG.
Karena itu, keberadaan Radar MBG juga perlu didukung pembaruan data yang konsisten. BGN sebelumnya menyampaikan bahwa pelaporan digital oleh SPPG terus ditingkatkan agar informasi mengenai proses penyediaan makanan dapat diakses secara lebih lengkap.
Selain transparansi menu, Sudaryono menyoroti persoalan pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG, khususnya harga telur. Menurut dia, meskipun telur telah menjadi salah satu menu yang disajikan tiga hingga empat kali dalam seminggu, harga telur di sentra produksi tidak serta-merta meningkat.
Ia menduga terdapat praktik pembelian bahan pangan dengan harga murah oleh dapur penyedia, sementara harga yang dilaporkan kepada BGN menggunakan angka standar yang lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurut Sudaryono, berpotensi memberikan keuntungan tambahan kepada pihak tertentu.
“Ini tidak boleh lagi kita biarkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pengawasan bukan hanya terhadap makanan yang diterima siswa, melainkan juga terhadap rantai pengadaan bahan pangan. Harga pembelian, kualitas bahan, dan kesesuaian laporan biaya menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran program digunakan secara akuntabel.
Meski demikian, dugaan selisih harga yang disampaikan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data transaksi dan bukti pembelian untuk memastikan praktik yang terjadi di lapangan.
Sebagai langkah lanjutan, Sudaryono menyampaikan rencana kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
SIPLah merupakan platform marketplace yang digunakan satuan pendidikan untuk membeli kebutuhan sekolah dari penyedia barang dan jasa. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses belanja yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menyediakan dokumentasi transaksi.
Melalui kerja sama tersebut, BGN berharap pengadaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG dapat memiliki mekanisme pembanding harga yang lebih jelas. Dengan demikian, harga pembelian di tingkat penyedia dapat dibandingkan dengan harga yang dilaporkan, sehingga potensi ketidaksesuaian bisa lebih mudah ditelusuri.
Namun, penerapan SIPLah untuk pengadaan bahan pangan MBG masih perlu diperjelas lebih lanjut, termasuk mekanisme transaksi, pihak yang terlibat, dan bentuk integrasinya dengan sistem pengadaan BGN.
(FIR)
Kepala BGN, Dr. Sudaryono, mengatakan Radar MBG menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses informasi mengenai pelaksanaan program MBG. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara untuk penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah.
“Uang rakyat yang diberi makan kepada anak-anak kita di sekolah ini, menunya apa, sekolahnya di mana, kandungan gizinya apa, termasuk dia dimasak di alamat mana,” ujar Sudaryono dalam Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional, Kamis (29/10/2026).
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mencari sekolah penerima MBG berdasarkan wilayah untuk mengetahui menu yang disajikan pada hari itu. Informasi yang tersedia juga mencakup foto makanan dan SPPG penyedia, sehingga masyarakat bisa memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Radar MBG dapat diakses melalui laman resmi bgn.go.id/radar-mbg. Kamu perlu memilih wilayah secara bertahap, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, sebelum menentukan sekolah yang ingin diperiksa.
Bukan Sekadar Cek Menu, tetapi Pengawasan Publik
Peluncuran Radar MBG merupakan bagian dari upaya BGN memperkuat transparansi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program. Dalam keterangan resminya pada 13 Agustus 2026, BGN menyebut platform ini ditujukan untuk membantu orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait memantau pelaksanaan MBG.
Keterbukaan informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat menilai kesesuaian menu yang disajikan dengan tujuan pemenuhan gizi penerima manfaat. Namun, kelengkapan informasi yang tampil tetap bergantung pada pelaporan dari masing-masing SPPG.
Karena itu, keberadaan Radar MBG juga perlu didukung pembaruan data yang konsisten. BGN sebelumnya menyampaikan bahwa pelaporan digital oleh SPPG terus ditingkatkan agar informasi mengenai proses penyediaan makanan dapat diakses secara lebih lengkap.
Harga Telur Murah Jadi Sorotan
Selain transparansi menu, Sudaryono menyoroti persoalan pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG, khususnya harga telur. Menurut dia, meskipun telur telah menjadi salah satu menu yang disajikan tiga hingga empat kali dalam seminggu, harga telur di sentra produksi tidak serta-merta meningkat.
Ia menduga terdapat praktik pembelian bahan pangan dengan harga murah oleh dapur penyedia, sementara harga yang dilaporkan kepada BGN menggunakan angka standar yang lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurut Sudaryono, berpotensi memberikan keuntungan tambahan kepada pihak tertentu.
Kepala BGN Dr. Sudaryono memaparkan platform Radar MBG. Dok. A. Firdaus/Medcom
“Ini tidak boleh lagi kita biarkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pengawasan bukan hanya terhadap makanan yang diterima siswa, melainkan juga terhadap rantai pengadaan bahan pangan. Harga pembelian, kualitas bahan, dan kesesuaian laporan biaya menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran program digunakan secara akuntabel.
Meski demikian, dugaan selisih harga yang disampaikan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data transaksi dan bukti pembelian untuk memastikan praktik yang terjadi di lapangan.
BGN Siapkan Kerja Sama dengan Kemendikdasmen
Sebagai langkah lanjutan, Sudaryono menyampaikan rencana kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
SIPLah merupakan platform marketplace yang digunakan satuan pendidikan untuk membeli kebutuhan sekolah dari penyedia barang dan jasa. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses belanja yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menyediakan dokumentasi transaksi.
Melalui kerja sama tersebut, BGN berharap pengadaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG dapat memiliki mekanisme pembanding harga yang lebih jelas. Dengan demikian, harga pembelian di tingkat penyedia dapat dibandingkan dengan harga yang dilaporkan, sehingga potensi ketidaksesuaian bisa lebih mudah ditelusuri.
Namun, penerapan SIPLah untuk pengadaan bahan pangan MBG masih perlu diperjelas lebih lanjut, termasuk mekanisme transaksi, pihak yang terlibat, dan bentuk integrasinya dengan sistem pengadaan BGN.
(FIR)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0101 [51]
