FITNESS & HEALTH
Menkes: Kolaborasi Kesehatan Harus Benar-benar Terasa Manfaatnya
Yatin Suleha
Kamis 17 September 2026 / 07:05
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kalau kerja sama di sektor kesehatan enggak boleh cuma berhenti di atas kertas.
- Melainkan harus jadi aksi nyata yang terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat.
- Hal ini disampaikannya saat membuka The 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026.
Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kalau kerja sama di sektor kesehatan enggak boleh cuma berhenti di atas kertas, melainkan harus jadi aksi nyata yang terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka The 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026 di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa kemarin.
Lewat tema “From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation”, forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan dukungan para mitra dengan arah prioritas transformasi kesehatan nasional.
Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan lembaga internasional, filantropi, sektor swasta, dan kementerian/lembaga terkait.
“The distance between partnership and impact is delivery. Kemitraan hanya berarti jika diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat—ketika anak mendapatkan vaksin, ibu dapat melahirkan dengan aman, TBC terdeteksi lebih awal, dan layanan kesehatan berkualitas tersedia bagi setiap masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi.
Menkes mengatakan, pemerintah memiliki target meningkatkan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, sekaligus meningkatkan harapan hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun.
Untuk mencapainya, penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pemenuhan alat kesehatan dan revitalisasi Puskesmas.
.jpg)
(Menkes menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Kemenkes telah mendistribusikan sekitar 300.000 antropometri kit ke Posyandu serta 10.000 alat USG ke Puskesmas. Pemerintah juga akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan X-ray untuk mendukung skrining TBC serta teknologi diagnosis molekuler.
Upaya pencegahan juga diperkuat melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026, dengan target 130 juta orang tahun ini.
Dari skrining tersebut, masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan berbagai penyakit tidak menular.
“Kalau kita ingin memperpanjang usia harapan hidup, cara yang paling murah adalah menjaga masyarakat tetap sehat, bukan menunggu mereka sakit kemudian mengobatinya,” kata Menkes.
Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
Saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah memiliki kerja sama dengan Kemenkes, sementara berdasarkan RIBK masih terdapat funding gap sekitar Rp472,2 triliun.
“Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil, dampak, dan penggunaan pembiayaan. Kita harus bergerak dari partnership menuju impact,” pungkas Menkes.
(TIN)
Hal ini disampaikannya saat membuka The 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026 di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa kemarin.
Lewat tema “From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation”, forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan dukungan para mitra dengan arah prioritas transformasi kesehatan nasional.
Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan lembaga internasional, filantropi, sektor swasta, dan kementerian/lembaga terkait.
“The distance between partnership and impact is delivery. Kemitraan hanya berarti jika diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat—ketika anak mendapatkan vaksin, ibu dapat melahirkan dengan aman, TBC terdeteksi lebih awal, dan layanan kesehatan berkualitas tersedia bagi setiap masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi.
Menkes mengatakan, pemerintah memiliki target meningkatkan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, sekaligus meningkatkan harapan hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun.
Untuk mencapainya, penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu prioritas utama, termasuk pemenuhan alat kesehatan dan revitalisasi Puskesmas.
.jpg)
(Menkes menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Kemenkes telah mendistribusikan sekitar 300.000 antropometri kit ke Posyandu serta 10.000 alat USG ke Puskesmas. Pemerintah juga akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan X-ray untuk mendukung skrining TBC serta teknologi diagnosis molekuler.
Upaya pencegahan juga diperkuat melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026, dengan target 130 juta orang tahun ini.
Dari skrining tersebut, masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan berbagai penyakit tidak menular.
“Kalau kita ingin memperpanjang usia harapan hidup, cara yang paling murah adalah menjaga masyarakat tetap sehat, bukan menunggu mereka sakit kemudian mengobatinya,” kata Menkes.
Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
Saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah memiliki kerja sama dengan Kemenkes, sementara berdasarkan RIBK masih terdapat funding gap sekitar Rp472,2 triliun.
“Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil, dampak, dan penggunaan pembiayaan. Kita harus bergerak dari partnership menuju impact,” pungkas Menkes.
(TIN)