Jakarta: Setiap Orang tua memiliki harapan yang besar untuk anak-anaknya. Salah satu impiannya adalah membentuk anak yang cerdas. Kecerdasan pada dasarnya bisa dibentuk tidak hanya identik dengan faktor genetik atau keturunan, tetapi bisa didapat dari berbagai hal.
Ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan kecerdasan anak, seperti nutrisi yang baik, permainan dan kebiasaan positif yang dibentuk sejak dini.
Lagi-lagi lingkungan keluargalah yang memiliki peran besar dalam pembentukan kebiasaan positif pada anak, salah satunya kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca dapat meningkatkan kemampuan literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terbaru disebutkan literasi menjadi salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia.
"Ini sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945 bahwa secara tersirat aspek literasi menjadi kewajiban bersama pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa," tambah Syarif Bando, saat kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kabupaten Bantul, Senin, 15 November 2021.
Namun, saat ini kondisi rasio buku dengan penduduk di Indonesia masih rendah, yakni 1:90. Satu buku ditungguin 90 orang. Oleh karena itu, Perpusnas berharap adanya keberpihakan kebijakan dan anggaran dari sisi hulu. Seperti eksekutif, legislatif, TNI/Polri, penulis, akademisi, budayawan, sehingga tercipta pemerataan bahan bacaan dan tepat sasaran kebutuhan masyarakat.
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang tinggi rasio buku dengan penduduknya, yakni tinggi, 1:6. Identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan menjadi perhatian gubernur, bupati dan walikota kotanya. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah lainnya yang masih perlu disentuh untuk pemerataan bahan bacaan.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR-RI MY Esti Wijayati berharap agar perpustakaan sebaiknya tidak dianaktirikan, karena perpustakaan wajah dunia pendidikan. Dia menuturkan Komisi X DPR-RI sudah lama mengajukan peningkatan anggaran perpustakaan, namun pandemi Covid-19 menjadi kendala.
Sekedar informasi, untuk tahun anggaran 2022, Perpustakaan Nasional dibanderol Kementerian Keuangan sebesar Rp.600 miliar."Setidaknya perlu anggaran minimal Rp.2 triliun untuk mengejar indeks literasi. Ini yang terus kami dorong," ungkap Esti.
Namun, jika upaya tersebut belum berhasil, Esti mengharapkan pemerintah daerah bisa membantu Perpustakaan Nasional dengan dukungan dan kebijakan anggaran yang memihak literasi, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cara lain yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yakni dengan melakukan pemerataan perpustakaan dan penguatan koleksi tepat sasaran seperti di titik-titik Posyandu. Layanan perpustakaan bisa ditempatkan disitu agar Posyandu tidak sekedar menjadi tempat timbang bayi dan ukur badan.
Senada dengan Komisi X DPR-RI, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, mengatakan literasi bukan perkara sepele. Karena akibat literasi yang rendah, masyarakat gampang tersulut emosi, termakan berita hoaks. Oleh karena itu, literasi harus jadi gerakan nasional "Semuanya harus di-tabayyun- kan, jangan dimakan mentah-mentah," ucap Bupati.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Emi Masruroh sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul periode 2021-2026. Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Perpusnas dengan Pemkab Bantul, bantuan 5.000 buku bagi perpustakaan komunitas serta penyerahan Pojok Baca Digital (Pocadi) kepada Desa Selurejo. Pocadi adalah replika perpustakaan dan bersifat digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(YDH)
Ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan kecerdasan anak, seperti nutrisi yang baik, permainan dan kebiasaan positif yang dibentuk sejak dini.
Lagi-lagi lingkungan keluargalah yang memiliki peran besar dalam pembentukan kebiasaan positif pada anak, salah satunya kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca dapat meningkatkan kemampuan literasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terbaru disebutkan literasi menjadi salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia.
"Ini sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945 bahwa secara tersirat aspek literasi menjadi kewajiban bersama pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa," tambah Syarif Bando, saat kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kabupaten Bantul, Senin, 15 November 2021.
Namun, saat ini kondisi rasio buku dengan penduduk di Indonesia masih rendah, yakni 1:90. Satu buku ditungguin 90 orang. Oleh karena itu, Perpusnas berharap adanya keberpihakan kebijakan dan anggaran dari sisi hulu. Seperti eksekutif, legislatif, TNI/Polri, penulis, akademisi, budayawan, sehingga tercipta pemerataan bahan bacaan dan tepat sasaran kebutuhan masyarakat.
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang tinggi rasio buku dengan penduduknya, yakni tinggi, 1:6. Identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan menjadi perhatian gubernur, bupati dan walikota kotanya. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah lainnya yang masih perlu disentuh untuk pemerataan bahan bacaan.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR-RI MY Esti Wijayati berharap agar perpustakaan sebaiknya tidak dianaktirikan, karena perpustakaan wajah dunia pendidikan. Dia menuturkan Komisi X DPR-RI sudah lama mengajukan peningkatan anggaran perpustakaan, namun pandemi Covid-19 menjadi kendala.
Sekedar informasi, untuk tahun anggaran 2022, Perpustakaan Nasional dibanderol Kementerian Keuangan sebesar Rp.600 miliar."Setidaknya perlu anggaran minimal Rp.2 triliun untuk mengejar indeks literasi. Ini yang terus kami dorong," ungkap Esti.
Namun, jika upaya tersebut belum berhasil, Esti mengharapkan pemerintah daerah bisa membantu Perpustakaan Nasional dengan dukungan dan kebijakan anggaran yang memihak literasi, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cara lain yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yakni dengan melakukan pemerataan perpustakaan dan penguatan koleksi tepat sasaran seperti di titik-titik Posyandu. Layanan perpustakaan bisa ditempatkan disitu agar Posyandu tidak sekedar menjadi tempat timbang bayi dan ukur badan.
Senada dengan Komisi X DPR-RI, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, mengatakan literasi bukan perkara sepele. Karena akibat literasi yang rendah, masyarakat gampang tersulut emosi, termakan berita hoaks. Oleh karena itu, literasi harus jadi gerakan nasional "Semuanya harus di-tabayyun- kan, jangan dimakan mentah-mentah," ucap Bupati.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Emi Masruroh sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul periode 2021-2026. Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Perpusnas dengan Pemkab Bantul, bantuan 5.000 buku bagi perpustakaan komunitas serta penyerahan Pojok Baca Digital (Pocadi) kepada Desa Selurejo. Pocadi adalah replika perpustakaan dan bersifat digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0442 [53]