Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satunya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satunya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Jokowi mengungkapkan, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.
Jokowi mengungkapkan, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.

Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat Jelang Akhir Tahun

17 November 2021 22:17
Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Salah satunya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Sebab, jelang akhir tahun, masih ada kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal.

“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperhatikan daerah dengan serapan APBD yang masih rendah. Ia mengatakan, serapan APBD penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jokowi mengungkapkan, terdapat sejumlah program yang masih jauh dari target Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). 

Realiasi dana perlindungan sosial misalnya, baru mencapai 77 persen. Kemudian, program padat karya baru mencapai 67 persen, dan dukungan UMKM serta korporasi baru mencapai 60 persen.

Presiden juga menekankan pentingnya realisasi APBN di tahun 2022. Sebab, kata dia, di tahun depan pandemi masih mungkin berlanjut sehingga perlambatan ekonomi dunia belum selesai. Foto BPMI Setpres


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News apbn apbd presiden joko widodo maruf amin