Opini WTP atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004.

Presiden Jokowi mengaku senang pemerintah pusat berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya yang telah berupaya melakukan perbaikan dengan tidak adanya suspen dalam LKPP Tahun 2016. Pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

Jokowi juga mendapat laporan positif dari BPK, bahwa sekitar 84 persen kementerian dan lembaga mendapatkan opin serupa. Dia berharap, predikat WTP itu bisa dipertahankan dan terus diperbaiki.

Jokowi berpesan kepada kementerian/lembaga yang belum tembus predikat WTP, agar membentuk 'taks force'. Menurutnya, predikat WTP dinilai sebagai hal yang biasa saja, karena kewajiban Pemerintah adalah meraih predikat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara kepada masyarakat.