Ketujuh isu itu adalah land degradation (kerusakan lahan), biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), marine litter (sampah di laut), water (pengelolaan air), sustainable consumption and resources efficiency (konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya), sustainable finance (keuangan berkelanjutan), dan marine protection (perlindungan laut).
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, mengonfirmasi hal itu. Sigit adalah Co-Chair G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG).
"Alhamdulillah, isu prioritas dan subprioritas yang kita sampaikan mendapat dukungan dari negara-negara anggota. Termasuk negara yang diundang dan organisasi internasional yang hadir di pertemuan ini, baik secara langsung maupun virtual," ujar Sigit saat menutup pertemuan pertama EDM-CSWG, di Yogyakarta, Rabu, 23 Maret 2022.
Untuk enam isu sudah diselesaikan dengan mencari masukan dari negara anggota G20 EDM. Sedangkan untuk satu isu lagi, yakni konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, dilaksanakan pada Juni di pertemuan kedua EDM-CSWG.
Baca: Mendorong Akses Air Bersih bagi Masyarakat
Untuk isu pertama, yakni kerusakan lahan, para delegasi meminta mempertahankan framework yang sudah ada. Termasuk mendukung upaya-upaya nyata Indonesia merehabilitasi mangrove dan lahan gambut secara besar-besaran saat ini.
Untuk isu kehilangan keanekaragaman hayati, kata Sigit, secara prinsip para delegasi mendukung implementasi dari kerangka keanekaragaman hayati global 2020. Selanjutnya, terkait penangan sampah di laut, para delegasi sepakat mendukung. Dan salah satu yang difokuskan adalah pada bagaimana mendorong sesedikit mungkin plastik terbuang ke laut dengan memasukan ke dalam siklus sirkular ekonomi.
"Pendekatan-pendekatan itu dipandang memiliki potensi yang sangat besar. Investasinya memang tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setempat,” ujar Sigit.
Untuk isu keuangan berkelanjutan, Sigit mengungkapkan para delegasi meminta adanya ukuran dan target yang jelas dari proses mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Agar kebutuhan pendanaan maupun formatnya dapat ditentukan dengan jelas.
"Untuk itu mulai didorong pengembangan bentuk pelaporan yang transparan dan juga mendorong sektor swasta terlibat," kata dia.
Baca: KLHK Integrasikan Rencana Kerja untuk Maksimalkan Folu Net Sink 2030
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi, mengatakan hasil pertemuan ini merupakan sinyal positif dalam proses penyusunan communique G20 tingkat menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim berkelanjutan.
Laksmi yang merupakan Co-Chair G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) menjelaskan para delegasi G20 EDM-CSWG mengharapkan agar communique yang disepakati nanti memiliki pesan kuat. Yakni, mengajak masyarakat global melaksanakan agenda global yang telah disepakati terkait penanganan masalah lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
"Jadi semua berharap proses pembentukan komunike pada pertemuan EDM-CSWG kedua dan ketiga berjalan baik. Pada puncaknya, yakni di tingkat menteri, mereka berharap bisa menghasilkan dokumen komunike yang kuat dan memiliki rencana aksi yang bisa di implementasikan,” tutur Laksmi.
Komunike tingkat menteri akan menjadi masukan bagi penyusunan deklarasi para pemimpin G20 di Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
