Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati (kiri) (Foto: MI/ATET DWI PRAMADIA)
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati (kiri) (Foto: MI/ATET DWI PRAMADIA)

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah Masih Timpang

Angga Bratadharma • 20 Oktober 2016 15:08
medcom.id, Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance (Indef) melihat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi antarwilayah masih mengalami ketimpangan sehingga pemerintah perlu benar-benar membangun perekonomian dari pinggir. Hal itu penting dilakukan sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.
 
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, wajah ketimpangan pembangunan tercermin dari meningkatnya porsi Jawa terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Bisa dikatakan, Jawa masih mendominasi pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia.
 
"Per kuartal II-2016, posisi Jawa sudah mencapai 58,8 persen. Sementara Kalimantan terus mengalami penurunan pembangunan menjadi hanya 7,61 persen. Jadi, masih Jawa sentris dan belum merata pertumbuhan atau pembangunannya," kata Enny, di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Baca: DJBC Khusus Kepri Sikat 347 Aksi Penyelundup Selama 2 Tahun
 
Sementara itu, Peneliti Indef Bhima Yudhistira menambahkan, daerah-daerah yang masih bergantung dengan harga komoditas sekarang ini mau tidak mau harus mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga komoditas tengah mengalami pukulan dan belum ada perbaikan signifikan sekarang ini.
 
Baca: Pembangunan di Daerah Timur Merata
 
"Harga minyak mentah, batu bara, dan komoditas lainnya masih turun. Baru sekarang membaik tapi itu juga terbatas. Di daerah yang bergantung komoditas seperti Kalimantan Timur pertumbuhan PDRB minus 1,28 persen. Riau hanya tumbuh 0,22 persen, dan Aceh hanya tumbuh 0,72 persen. Jadi, memang masih Jawa sentris," kata Bhima.
 
Di sisi lain, Bhima menegaskan, pemerintah memang seharusnya membangun perekonomian dari pinggiran. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi daerah terbilang merosot. Pemerintah perlu berupaya dan fokus terhadap pembangunan ekonomi di daerah guna mendongkrak dan mengakselerasi perekonomian secara keseluruhan.
 
Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah Masih Timpang
Direktur Eksekutif Enny Sri Hartati (Foto: MTVN/Husen Miftahudin)
 
Bahkan, penurunan kesenjangan dan kemiskinan terbilang semu. Faktanya penurunan kesenjangan didorong faktor rendahnya konsumsi di masyarakat kaya bukan karena naiknya pendapatan masyarakat miskin. Begitu juga dengan kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin tinggi jadi bukti bahwa orang miskin makin dalam jatuh ke jurang kemiskinan.
 
Baca: Penghapusan Subsidi Jadi Kebijakan Terbaik Pemerintah Jokowi-JK
 
"Adapun pentingnya membangun dari pinggiran lantaran kesempatan kerja semakin kecil dan membuat pertumbuhan ekonomi semakin kurang berkualitas. Satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan petani karena sekarang ini petani jauh dari kata sejahteram" pungkas Bhima.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan