medcom.id, Jakarta: Banyak capaian sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama dua tahun memimpin. Salah satunya, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan daerah timur Indonesia.
"Infrastruktur itu penting, sebagai urat nadi ekonomi," kata politikus Golkar, Tantowi Yahya, Kamis (20/10/2016).
Menurut Tantowi, perhatian pemerintahan Jokowi-JK terhadap pertahanan juga baik. Terlihat dari peningkatan anggaran pertahanan dalam rangka peremajaan alutsista dan menaikkan kesejahteraan prajurit.
Namun, anggota Komisi I DPR menilai, pemerintah Jokowi-JK masih harus bekerja keras membenahi persoalan hukum di Indonesia. Persoalan itu harus diselesaikan secara bertahap, salah satunya dengan reformasi hukum secara total yang dicanangkan Jokowi.
"Sisa tiga tahun ke depan, pemerintahan Jokowi-JK harus membuat hukum sebagai panglima. Kepastian hukum harus terus diperbaiki dalam rangka meningkatkan investasi. Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ucapnya.
Senada dengan Tantowi, politikus Golkar Hetifah Sjaifudin juga mengapresiasi beberapa capaian pemerintahan Jokowi-JK. Terutama soal komitmennya membangun desa, membangun daerah-daerah di luar Jawa dan perbatasan, pembangunan sektor kelautan, serta reformasi tata pemerintahan.
"Namun juga harus sadar, ekonomi dunia yang belum stabil tentu akan mempengaruhi situasi ekonomi dalam negeri. Peran serta dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan," beber anggota Komisi II DPR itu.
medcom.id, Jakarta: Banyak capaian sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama dua tahun memimpin. Salah satunya, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan daerah timur Indonesia.
"Infrastruktur itu penting, sebagai urat nadi ekonomi," kata politikus Golkar, Tantowi Yahya, Kamis (20/10/2016).
Menurut Tantowi, perhatian pemerintahan Jokowi-JK terhadap pertahanan juga baik. Terlihat dari peningkatan anggaran pertahanan dalam rangka peremajaan alutsista dan menaikkan kesejahteraan prajurit.
Namun, anggota Komisi I DPR menilai, pemerintah Jokowi-JK masih harus bekerja keras membenahi persoalan hukum di Indonesia. Persoalan itu harus diselesaikan secara bertahap, salah satunya dengan reformasi hukum secara total yang dicanangkan Jokowi.
"Sisa tiga tahun ke depan, pemerintahan Jokowi-JK harus membuat hukum sebagai panglima. Kepastian hukum harus terus diperbaiki dalam rangka meningkatkan investasi. Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ucapnya.
Senada dengan Tantowi, politikus Golkar Hetifah Sjaifudin juga mengapresiasi beberapa capaian pemerintahan Jokowi-JK. Terutama soal komitmennya membangun desa, membangun daerah-daerah di luar Jawa dan perbatasan, pembangunan sektor kelautan, serta reformasi tata pemerintahan.
"Namun juga harus sadar, ekonomi dunia yang belum stabil tentu akan mempengaruhi situasi ekonomi dalam negeri. Peran serta dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan," beber anggota Komisi II DPR itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
