Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedang mencoba untuk melaksanakan reformasi tenaga kerja sebagai bagian dari rencana 'abenomics' untuk mengakhiri dekade pertumbuhan stagnan dan tingkat deflasi. Adapun Pemerintah Jepang dan Bank of Japan (BoJ) berupaya agar perekonomian bisa terus menggeliat.
Adapun proposal mencakup langkah-langkah untuk memotong jam kerja dan membatasi lembur, menaikkan upah untuk pekerja sementara, dan membuat segalanya lebih mudah bagi karyawan dan anak-anaknya. Langkah-langkah itu diharapkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Baca: Uni Eropa dan Jepang Terus Bahas Kesepakatan Perdagangan Bebas
Secara hukum, baik manajemen maupun karyawan didalamnya harus dibayar jika bekerja lebih banyak. Akan tetapi, perusahaan telah mengecilkan klaim lembur yang banyak dibandingkan dengan jumlah lembur yang biasa diterima karyawan seperti biasanya.
"Pekerja sering menghadapi tekanan dari atasan mereka, kadang-kadang dalam kondisi halus dan cara yang tak terucapkan, untuk mengurangi klaim jam lembur dari pekerjaan," kata Kepala Eksekutif HR Strategy Toshiaki Matsumoto, seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/12/2016).
Baca: BoJ Perpanjang Fasilitas Pinjaman hingga Maret 2017
Data pemerintah menunjukkan bahwa pekerjaan Jepang rata-rata 14,2 jam untuk lembur sebulan, namun 2.000 responden dalam survei terbaru oleh Konfederasi Serikat Pekerja Jepang mengatakan mereka bekerja rata-rata 40,3 jam untuk lembur sebulan, dan dibayar untuk hanya 22,7.
Baca: Kenaikan Suku Bunga Acuan Kembali Masuk Radar BoJ
"Saya sering tidak repot-repot mengklaim lembur karena proyek-proyek saya akan berjalan di atas anggaran dan itu akan menekan peluang saya untuk dipromosikan," kata salah satu insinyur IT, 38, yang meminta tidak disebutkan namanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
