VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Yuskal Setiawan, Sabtu, 4 April 2020 lalu mengatakan pembatalan ini menyusul imbauan dari Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat tidak mudik dan selalu menjaga jarak di tengah wabah covid-19.
Manajemen KAI pun memperpanjang kebijakan pengembalian 100 persen untuk pembatalan tiket kereta api. Saat itu, calon penumpang yang ingin mengembalikan uang bisa mengunjungi beberapa loket stasiun yang melayani pembatalan. Namun, jika ragu, bisa melalui aplikasi KAI Access.
KAI mencatat jumlah tiket yang sudah dibatalkan oleh penumpang pada 24 April 2020 sebanyak 413 ribu atau 44 persen dari total tiket terjual. Hal itu seiring dengan diberlakukannya, pelarangan mudik oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus covid-19.
"Seiring dengan adanya kondisi wabah covid-19, penerapan PSBB di sejumlah daerah, serta larangan mudik yang sudah diputuskan oleh pemerintah sudah terjadi pembatalan tiket sebanyak 413 ribu, yang belum batal sebanyak 515 ribu," kata VP Public Relation KAI Joni Martinus.
Pengusaha jangan sembarangan minta insentif
Pemberitaan selanjutnya yang mendominasi pada April 2020 yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan pandemi virus korona (covid-19) untuk meminta insentif. Pemerintah akan benar-benar selektif dalam memberikan stimulus agar tidak dimanfaatkan secara tidak benar."Kita lihat industri mana yang harus (diberi insentif). Kita tidak ingin moral hazard terjadi. Kita identifikasi industri ini sakit sebelum covid-19 apa enggak," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
Dirinya tak ingin, momentum korona dimanfaatkan oleh industri yang sebenarnya sudah bermasalah jauh sebelum pandemi ini terjadi. Menurutnya, pemerintah fokus meredam dampak covid-19 terhadap perekonomian.
"Jangan dompleng sakit karena covid-19. Kalau dari sananya sudah sakit ya sudah lah. Jangan sampai bebani fokus kita untuk selamatkan ekonomi," jelas dia.
Untuk stimulus, pemerintah mengalokasikan Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu ada Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan terus melihat perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia. Meski begitu, tak menutup kemungkinan pemerintah memperluas insentif bagi sektor terdampak korona selain 19 sektor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
