"Pertamax adalah BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi kalangan mampu. Banyak mobil mewah memakai pertamax. Volume penjualannya juga hanya 14 persen dari total penjualan BBM Pertamina. Makanya, jika Pertamina menyesuaikan harga pertamax, justru akan mewujudkan asas keadilan itu sendiri," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, Jumat, 25 Maret 2022.
Faisol mengingatkan harga jual pertamax yang di bawah harga keekonomian membuat beban keuangan BUMN tersebut menjadi berat. Terlebih di tengah harga minyak dunia yang terus melambung.
Dari data Kementerian ESDM, lanjut dia, untuk setiap liter pertamax Pertamina harus ‘menyubsidi’ sekitar Rp5 ribu. “Padahal, yang namanya subsidi, seharusnya diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, yaitu pengguna Pertalite. Bukan pertamax,” kata dia.
Makanya, imbuh Faisol, untuk mengurangi beban, bisa saja Pertamina menaikkan harga pertamax. Apalagi sebagai BBM nonsubsidi, penyesuaian pertamax memang mengikuti pergerakan pasar dan menjadi kewenangan korporasi.
"Dan dalam kondisi saat ini, kami dari Komisi VI DPR memahami jika Pertamina menyesuaikan harga pertamax. Yang penting dilakukan terbuka dan sesuai aturan. Komisi VI akan terus mengawasi," kata Faisol.
Penyesuaian harga pertamax, menurut Faisol, sebuah keniscayaan. Pasalnya, kinerja keuangan Pertamina, memang harus stabil.
Baca: Pertamax Bukan BBM Subsidi, Tak Perlu Intervensi?
Sebagai BUMN, terdapat banyak penugasan yang dijalankan Pertamina. Dan semuanya harus tetap berjalan baik. Pertamina, imbuhnya, juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui harga jual pertamax di pasaran saat ini terlalu murah. Bahkan jauh di bawah harga keekonomian.
Dibandingkan BBM sejenis yang dijual SPBU swasta, harga jual pertamax saat ini jauh di bawah. Shell Super (RON 92) produksi Shell, misalnya, saat ini dijual Rp12.990 per liter.
Harga BP 92 keluaran BP-AKR sudah berada pada harga Rp12.500 per liter. Sedangkan Revvo 92 produksi Vivo, Rp11.900 per liter.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengatakan harga jual BBM pertamax saat ini sudah tidak sehat karena terpaut jauh dengan keekonomiannya. "Dijelaskan saja (kondisinya). Pada harga Rp9.000, siapa yang mau nalangi itu (selisihnya),” kata Agus Pambagyo, dilansir dari Antara.
Baca: Pertamina Masih Kaji Kenaikan Pertamax
Agus menegaskan terkait penentuan harga BBM nonsubsidi, pemerintah tidak perlu ikut campur. Ia bahkan menilai pemerintah terkesan takut terhadap opini yang berkembang di masyarakat dengan rencana penaikan harga pertamax.
Padahal, lanjut dia, pemerintah sebaiknya menyikapi hal itu dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang status BBM pertamax yang tidak disubsidi. "Jelaskan saja ke publik bahwa pertamax itu bukan barang subsidi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
