Sementara itu, Direktur Direktorat Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam mengakui kolaborasi antara perusahaan swasta, masyarakat dan pemerintah untuk menuju era nol emisi karbon sangat penting. Sebab, semua pihak mau tidak mau dan suka tidak suka harus mempersiapkan diri menuju era tersebut.
"Jika tidak maka akan tertinggal. Sehingga, ini perlunya kita mempersiapkan diri. Dan saya sangat mengapresiasi Indika Energy dan GoTo yang telah berinisiasi melakukan langkah-langkah mewujudkan zero emisi ini," ujar Medrilzam.
Medrilzam juga menjelaskan soal stimulus atau insentif. Menurut dia, insentif tidak harus berupa moneter, tetapi ada langkah yang lain.
Menurut dia, pemerintah mengakomodasi itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan itu memangkas berbagai prosedur perizinan usaha yang tidak efisien.
Baca: Erick Pastikan Semua BUMN Miliki Roadmap Capai Net Zero Emission 2060
Soal target zero emission yang dipatok pemerintah pada 2060, Medrilzam menyebut itu sebagai target yang moderat. Sebab, pemerintah akan terkesan lambat bila dipatok pada 2070.
Pemerintah juga akan dianggap tergesah-gesah jika memajukan target zero emission menjadi 2045. Selain itu, pemerintah bisa digugat apabila terlalu frontal menerapkan zero emission, sedangkan masa kontrak bisnis sektor-sektor tertentu yang tidak sesuai dengan zero emission masih berjalan.
"Penyelesaiannya ke pengadilan internasional, dan kita harus bayar ganti rugi. Jadi, 2060, kita punya waktu untuk melakukan transisi,” ujar Medrilzam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
