Jakarta: Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2020 yang mencapai 95,58 persen. Capaian ini meningkat signifikan bila dibandingkan 2019 sebesar 89,47 persen.
"Kami mengapresiasi Kemenhub atas realisasi anggaran hingga 95 persen. Hal ini adalah capaian yang sangat bagus dan paling baik selama saya ada di Komisi V," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Senin, 25 Januari 2021.
Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub 2020 mencapai 95,58 persen atau senilai Rp34,72 triliun dari pagu Rp36,32 persen.
"Alhamdulillah apa yang menjadi prognosa kita semua, kita memang ingin 96 persen hanya kurang sedikit, hanya mencapai 95,58 persen," tambah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama.
Menhub Budi Karya mengungkapkan Kemenhub tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai angka penyerapan hingga 90 persen.
"Ini kenaikan dari sebelumnya tidak pernah 90 persen, terakhir 89 persen. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, mengapresiasi dorongan bapak dan ibu kepada kami sehingga mencapai angka tersebut," kata Menhub.
Menhub Budi merinci realisasi penyerapan anggaran tersebut di antaranya belanja pegawai 97,4 persen, belanja barang 97,0 persen, dan belanja modal 94,3 persen.
Ia menambahkan pagu awal Kemenhub 2020 dalah Rp43,1 triliun. Kemudian mengalami pemotongan karena adanya efisiensi anggaran dan juga adanya dana SBSN 2019, Saldo Awal BLU, tambahan dana Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, dan tambahan dana dari LMAN. Sehingga pagu akhir Kemenhub 2020 menjadi sebesar Rp36,3 triliun.
Kedua, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub pada 2020 melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target Rp7,17 triliun, terealisasi sebesar Rp7,72 triliun (107,69 persen).
Ketiga, pada 2020 Kemenhub mendapatkan alokasi tambahan untuk pemberian insentif transportasi sebagai bagian dari Program PEN 2020 yaitu berupa subsidi PJP2U di 13 bandara sebesar Rp255,19 miliar, Subsidi Biaya Kalibrasi sebesar Rp38,81 miliar, dan Subsidi Antarmoda KSPN sebesar Rp12,27 miliar.
"Adapun realisasi stimulus untuk sektor udara terserap 100 persen, sedangkan untuk sektor darat terealisasi Rp9,29 miliar atau 75,79 persen," jelas Menhub.
Keempat, Kemenhub telah mengalokasikan kegiatan pendukung padat karya dengan total biaya upah Rp127,4 miliar dengan realisasi Rp114,3 miliar (89,7 persen), serta target penyerapan tenaga kerja sebanyak 27.049 orang.
"Kelima, Kemenhub telah mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19 di lingkungan Kemenhub sebesar Rp221,37 miliar dengan realisasi sebesar Rp213,81 miliar atau 96,58 persen," ujar Menhub.
Program Kerja Kemenhub 2021
Menhub juga menyampaikan beberapa hal terkait program kerja Kemenhub 2021 yaitu pertama, alokasi anggaran Kemenhub 2021 adalah sebesar Rp45,66 triliun. Namun berdasarkan surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja K/L 2021, ada refocusing dan realokasi sebesar Rp12,44 triliun (27,22 persen) dari pagu awal sebesar Rp45,66 triliun. Sehingga alokasi anggaran Kementerian Perhubungan menjadi Rp33,22 triliun."Refocusing dan realokasi ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan covid-19, perlindungan sosial dan percepatan PEN," tutur Menhub.
Kedua, kebijakan refocusing dan realokasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan penghematan pada belanja yang berasal dari rupiah murni, belanja barang dan belanja modal (belanja nonoperasional), belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, serta belanja modal di luar program PEN dan Prioritas Nasional (PN).
Adapun rincian refocusing dan realokasi belanja Kemenhub 2021 secara rinci per unit kerja di lingkungan Kemenhub sebagai berikut Ditjen Perhubungan Darat (semula Rp7,63 miliar menjadi Rp5,64 miliar), Ditjen Perkeretaapian (semula Rp11 miliar menjadi Rp8,11 miliar), Ditjen Perhubungan Laut (semula Rp11,35 miliar menjadi Rp8,14 miliar), serta Ditjen Perhubungan Udara (semula Rp10,47 miliar menjadi Rp7,43 miliar).
Sementara BPSDM (semula Rp3,69 miliar menjadi Rp2,72 miliar), Badan Litbang Perhubungan (semula Rp197,99 miliar menjadi Rp158,39 miliar), BPTJ (semula Rp450,59 miliar menjadi Rp328,93 miliar), Sekretariat Jenderal (semula Rp725 miliar menjadi Rp575 miliar), dan Inspektorat Jenderal (semula Rp123 miliar menjadi Rp90 miliar).
Selanjutnya terhadap pendanaan program yang tidak terealisasi di 2020 (sebesar Rp1,6 triliun atau 4,42 persen dari total anggaran), Komisi V DPR meminta Kemenhub agar mengambil langkah-langkah strategis agar tidak terulang kembali.
Selain itu Komisi V DPR juga menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya pemotongan dan refocusing/realokasi APBN 2021 berdasarkan surat Kemenkeu sebesar Rp12,44 triliun (27,22 persen) dari total pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp45,66 triliun yang dapat mengganggu program/kegiatan yang ada dalam Renstra/RPJMN di sektor transportasi.
Komisi V DPR sepakat dengan Kemenhub dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program Padat Karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Komisi V DPR juga mendesak Kemenhub untuk melakukan tindakan preventif/mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhdap aset strategis Kemenhub seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Sert meminta Kemenhub untuk mendukung program/kegiatan yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas.
"Misalnya reaktivasi rel KA, menambah jumlah rambu-rambu dan penerangan jalan umum, peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)," kata Lasarus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
